JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua menggelar Media Gathering dengan tema “Catatan Media dalam Pilkada-PSU di Provinsi Papua” yang berlangsung di salah satu kafe di kawasan Hamadi, Kota Jayapura, Sabtu (4/10/2025). Kegiatan ini menghadirkan perwakilan media siber, cetak, maupun elektronik yang ada di Papua.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Tim Pemberitaan LPP RRI Jayapura, Nurul Damarini yang membawakan materi tentang kolaborasi Bawaslu dan peran media dalam Pilkada-PSU di Papua, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura, Lucky Ireeuw, dengan materi refleksi pemberitaan media dalam Pilkada-PSU, serta Komisioner Bawaslu Papua, Yofrey Piryamta N. Kebelen yang menyampaikan evaluasi penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Papua, Yofrey Piryamta N. Kebelen, menegaskan pentingnya catatan dan masukan dari media sebagai bagian dari pengawasan demokrasi. Menurutnya, tahapan Pemilu tidak berhenti hanya setelah penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, tetapi akan terus berlanjut hingga tahun 2029 untuk persiapan Pemilu dan Pilkada berikutnya.
“Catatan dari teman-teman media sangat membantu kami memperbaiki kinerja, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun penyelenggara ad hoc. Catatan itu menjadi penting untuk perbaikan SDM dan kinerja pengawasan. Karena sukses tidaknya Pemilu bukan hanya ditentukan penyelenggara, tetapi juga publik dan media yang punya peran strategis dalam memberi informasi dan edukasi kepada masyarakat,” ujar Yofrey.
Ia menambahkan, media juga sering menjadi sumber awal informasi terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan. “Informasi dari media sangat bermanfaat bagi kami dalam melakukan tindak lanjut pengawasan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua AJI Jayapura, Lucky Ireeuw, menilai Bawaslu Papua sudah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya, meskipun masih ada sejumlah catatan yang perlu diperbaiki. Menurutnya, tantangan geografis dan keterbatasan anggaran memang menjadi kendala, namun publik tetap berharap pengawasan dapat dilakukan secara maksimal.
“Tanpa pengawasan yang kuat, proses demokrasi tidak bisa berjalan dengan baik. Karena itu, Bawaslu harus membangun kolaborasi yang lebih erat dengan media. Media bisa ikut mengawasi proses demokrasi agar lebih transparan, terbuka, dan dipercaya publik,” kata Lucky.
Ia menambahkan, media kerap menemui kendala akses informasi dalam proses penyelesaian sengketa atau tahapan Pilkada. “Publik ingin tahapan Pilkada berlangsung transparan. Karena itu, Bawaslu perlu lebih terbuka dalam memberikan informasi, agar tidak menimbulkan kecurigaan,” ujarnya.
Kegiatan Media Gathering ini menjadi wadah dialog terbuka antara Bawaslu Papua dan insan pers. Selain berbagi refleksi pengalaman dalam penyelenggaraan Pilkada dan PSU, pertemuan ini juga memperkuat sinergi antara lembaga pengawas Pemilu dan media di Papua.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir komitmen bersama untuk terus menjaga integritas Pemilu di Tanah Papua, dengan peran Bawaslu sebagai pengawas yang akuntabel dan media sebagai mitra strategis dalam memberikan informasi yang jernih, akurat, dan edukatif bagi masyarakat.
(Darul Muttaqin – Harian Terbaru Papua)
