JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar rapat pleno dalam rangka pembukaan masa persidangan IV Tahun 2025 sekaligus menyerahkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat Orang Asli Papua (OAP) kepada Gubernur Provinsi Papua.
Rapat pleno tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Lantai 12 Gedung MRP, Kota Jayapura, Senin (20/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota MRP, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi Papua.
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, mengatakan bahwa pelaksanaan rapat pleno ini menjadi momentum penting bagi MRP untuk menyampaikan hasil penjaringan aspirasi OAP dari berbagai wilayah adat di Papua.
“Hari ini kami memplenokan hasil penjaringan aspirasi OAP yang telah kami serahkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua. Harapan kami, hasil ini dapat ditindaklanjuti sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat asli Papua,” ujar Nerlince Wamuar.
Ia menjelaskan, aspirasi yang dihimpun mencakup berbagai bidang prioritas pembangunan, di antaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur, serta sejumlah rekomendasi tambahan yang dinilai penting untuk kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, proses penjaringan ini merupakan bagian dari tanggung jawab MRP sebagai lembaga representatif kultural orang asli Papua dalam mengawal pelaksanaan otonomi khusus (Otsus).
“Kami ingin memastikan bahwa implementasi dana Otsus benar-benar dirasakan oleh masyarakat di empat sektor utama tersebut, dan sesuai dengan harapan dari masyarakat adat, perempuan, maupun tokoh agama,” tambahnya.
Gubernur Provinsi Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan apresiasi atas kerja keras MRP dalam menghimpun aspirasi masyarakat asli Papua. Ia menilai, proses ini mencerminkan semangat partisipasi publik dan menjadi wujud nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
“Kemajuan Papua tidak akan tercapai tanpa sinergi dan kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi, DPR Papua, dan MRP. Ketiga lembaga ini adalah tiga pilar utama penyelenggara Otonomi Khusus yang harus berjalan beriringan, saling mendukung dan memperkuat,” tegas Matius D. Fakhiri.
Ia mengajak MRP menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan yang nyata dan berdampak. Aspirasi yang diserahkan MRP, lanjut Fakhiri, akan dikaji dan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta program prioritas Pemerintah Provinsi Papua tahun 2026 dan seterusnya.
Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa arah pembangunan Papua ke depan berpijak pada prinsip “Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis.” Pemerintah akan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan generasi muda, serta penguatan fondasi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kami ingin membangun Papua dengan semangat perubahan menuju kemajuan di segala bidang, disertai keharmonisan sosial di tengah keberagaman masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerataan pembangunan yang inklusif tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau asal daerah menjadi prioritas pemerintah dalam menciptakan Papua yang berkeadilan dan sejahtera.
“Kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa Otonomi Khusus benar-benar menjadi berkat bagi orang asli Papua, bukan sekadar slogan. Pemerintah berkomitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi hasil nyata dengan semangat Dari Papua, Untuk Papua,” tandasnya.
Fakhiri optimistis, apabila pemerintah dan MRP terus berjalan bersama, saling percaya, dan saling mendukung, maka Papua akan mengalami transformasi besar menuju kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
(Darul Muttaqin – Harian Terbaru Papua)
