JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan komitmennya membangun budaya birokrasi yang melayani, disiplin, dan transparan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Langkah ini menjadi bagian dari upaya reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Fakhiri saat memimpin apel gabungan ASN di halaman Kantor Gubernur Papua, Senin (20/10/2025). Dalam arahannya, ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dengan integritas dan semangat pengabdian, serta memberikan pelayanan terbaik tanpa biaya tambahan kepada masyarakat.
“Kantor gubernur adalah rumah rakyat. Pelayanan harus diberikan secara terbuka dan tanpa pungutan,” tegas Fakhiri.
Ia juga menekankan bahwa transparansi dan kedekatan dengan masyarakat menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Untuk itu, Gubernur membuka ruang komunikasi langsung dengan warga yang ingin menyampaikan aspirasi.
BACA JUGA
“Pintu kantor gubernur selalu terbuka. Masyarakat boleh datang menyampaikan keluhannya langsung kepada saya. Kita harus hadir sebagai pelayan, bukan untuk dilayani,” ujar Fakhiri menegaskan.
Selain soal pelayanan publik, Gubernur juga mengingatkan pentingnya disiplin kerja dan akuntabilitas keuangan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta seluruh pejabat dan ASN untuk memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tidak boleh ada lagi penyimpangan kecil-kecilan. Semua harus bekerja jujur dan bertanggung jawab,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak ASN yang belum dibayarkan. Ia memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) untuk segera menghitung ulang seluruh hak ASN yang tertunda, termasuk gaji dan tunjangan.
“Bayarkan seluruh hak ASN tepat waktu agar tidak mengganggu kinerja pelayanan,” tegasnya.
Fakhiri menegaskan, ASN merupakan ujung tombak pelayanan dan motor penggerak reformasi birokrasi. Ia berharap seluruh jajaran pemerintah provinsi dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.
Menurutnya, reformasi birokrasi bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi juga perubahan mental dan budaya kerja di tubuh pemerintahan.
“Kita ingin Papua menjadi contoh daerah yang jujur, tertib, dan melayani rakyat dengan sepenuh hati,” pungkasnya.
(Redaksi – Harian Terbaru Papua)
