JAKARTA, HarianTerbaruPapua.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua terus memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pondok pesantren, serta berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas ekosistem halal, meningkatkan literasi masyarakat, serta membuka akses pasar dan pembiayaan syariah di Tanah Papua.
Penguatan tersebut sejalan dengan semangat Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia di Jakarta International Convention Center (JICC), pada 14–18 Oktober 2026.
Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital”, ISEF 2026 menjadi wadah kolaborasi untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
Kegiatan tersebut dibuka pada 14 Oktober 2026 oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo.
BACA JUGA
Destry menegaskan, berbagai capaian pengembangan ekonomi syariah yang telah diraih merupakan fondasi untuk melangkah lebih jauh, bukan menjadi garis akhir. Karena itu, pengembangannya perlu terus dipercepat melalui sinergi antarpemangku kepentingan dan transformasi digital.
Peluang ekonomi syariah global dinilai masih sangat besar. Belanja masyarakat muslim dunia diproyeksikan mencapai USD3,56 triliun pada 2029. Sementara itu, di dalam negeri, rantai nilai halal tumbuh 5,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2026, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia juga meluncurkan tiga program unggulan, yakni Islamic Financial Market Code of Conduct (ICoC), pembaruan indeks Zakat Core Principles (ZCP) bersama BAZNAS, serta program beasiswa internasional yang bersumber dari dana sosial syariah.
Partisipasi Papua dalam ISEF 2026 diwujudkan melalui keikutsertaan pelaku usaha syariah dan pemangku kepentingan dari Tanah Papua yang difasilitasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.
Pada kategori UMKM Business-to-Consumer (B2C), Papua diwakili Kopi Kasuari Papua dan Najwa Abon Tuna. Sementara itu, kategori Halal Mart diikuti Ruma dan Basyira Kukis.
Kehadiran produk-produk tersebut memperlihatkan potensi komoditas unggulan Papua, mulai dari kopi hingga hasil perikanan, yang diolah menjadi produk halal bernilai tambah dan berpeluang menjangkau pasar lebih luas.
Keikutsertaan dalam festival tersebut juga menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk, memperluas jejaring usaha, serta meningkatkan daya saing di tengah berkembangnya pasar produk halal.
Selain melibatkan pelaku usaha, BI Papua bersama perwakilan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) DPW Papua dan Papua Selatan turut mengikuti Forum Silaturahim Pesantren dan Forum Bisnis Pesantren.
BI Papua juga berpartisipasi dalam Forum Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pengembangan Ekonomi Syariah bersama perwakilan Bappeda/Bapperida dari Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Keterlibatan empat provinsi tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pengembangan ekonomi syariah antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk di wilayah Daerah Otonom Baru (DOB).
Pengembangan ekonomi syariah di Papua juga dilakukan dari sisi hulu, terutama melalui penguatan rantai pasok produk hewani yang memenuhi standar halal.
Sejak 2024, sebanyak 50 Juru Sembelih Halal (JULEHA) di Papua telah tersertifikasi melalui fasilitasi Bank Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas dua orang pada 2024, sebanyak 22 orang pada 2025, dan 26 orang pada 2026.
Selain penguatan sumber daya manusia, dua Rumah Potong Hewan (RPH) dan dua Rumah Potong Unggas (RPU) telah tersertifikasi halal. Sementara itu, dua rumah potong lainnya masih dalam proses sertifikasi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan rantai nilai halal, mulai dari proses penyediaan bahan baku hingga produk yang dipasarkan kepada konsumen.
Dari sisi industri halal, upaya kolaborasi BI Papua bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan juga telah mendorong 100 produk pelaku usaha syariah memperoleh sertifikasi halal.
Capaian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas peluang produk UMKM Papua memasuki pasar halal yang lebih luas.
Selain memperkuat industri halal, BI Papua terus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah.
Sepanjang 2026, BI Papua telah menyelenggarakan enam kegiatan literasi ekonomi syariah yang menyasar berbagai kelompok, mulai dari pondok pesantren, UMKM, guru, influencer, pegiat kopi, tokoh agama, pemuda gereja, pelajar, hingga masyarakat umum.
Kegiatan tersebut meliputi Talkshow Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyar) SHAFAR, Training of Trainers (ToT) Duta CBP, talkshow ekonomi syariah bersama Pdt. Steve Marcel dan Habib Jafar dalam Festival Cenderawasih 2026, Tiba-Tiba Cupping Road to FESKOP, serta program BI Mengajar di MA DDI Entrop dan SMA Hikmah Yapis.
Untuk memperluas jangkauan edukasi, BI Papua juga menggunakan pendekatan kreatif melalui gamifikasi Kahoot dan talkshow keberagaman bersama pemuka agama lintas iman.
Upaya tersebut dilengkapi fasilitasi dan pendampingan bagi UMKM IKRA baru. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terbatas pada kelompok tertentu.
Hasilnya, indeks literasi ekonomi syariah dan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) masyarakat Papua meningkat dari 4,8 menjadi 5,2 pada skala 1–6.
Peningkatan capaian tersebut didukung pengembangan UMKM dan pondok pesantren dalam ekosistem halal value chain, penyediaan basis data ekosistem halal Papua, pembentukan tiga usaha pangan halal unggulan pondok pesantren, serta penguatan literasi dan asistensi halal.
Rangkaian upaya tersebut turut mendorong peningkatan akses pelaku usaha terhadap pembiayaan, pasar halal, dan ekosistem ekonomi syariah di Papua.
Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, David Sipahutar, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, HEBITREN, pondok pesantren, pelaku UMKM, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Menurutnya, kolaborasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat industri halal, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta memperluas manfaat ekonomi syariah bagi masyarakat.
Dengan semangat Sinergi Merah Putih, BI Papua bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat ekosistem halal, memperluas akses pasar dan pembiayaan syariah, serta meningkatkan literasi ekonomi syariah hingga ke seluruh penjuru Tanah Papua.
Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM, mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Papua yang inklusif dan berkelanjutan. (Rilis)
