PUNCAK, HarianTerbaruPapua.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, Papua Tengah, menegaskan komitmennya untuk terus melindungi kesehatan warganya melalui program pelayanan kesehatan gratis yang dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan. Penegasan ini disampaikan dalam Forum Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Puncak Tahap 1 Tahun 2025 yang diselenggarakan di Ilaga pada Selasa (29/4/2025).
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang terjalin baik antara Pemda Puncak dan BPJS Kesehatan selama tahun 2024. Ia menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Elvis Tabuni dan Wakil Bupati Naftali Akawal, sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama pembangunan.
“Dengan forum yang kita laksanakan ini, sekaligus menegaskan bahwa kerjasama Pemda Puncak dengan BPJS Kesehatan tetap berlanjut demi melindungi masyarakat di saat sakit,” kata Nenu Tabuni. Ia juga mengapresiasi BPJS Kesehatan atas koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan program JKN, mulai dari penganggaran hingga pelayanan.
Nenu menambahkan bahwa selain JKN, Pemda Puncak juga memiliki program Kartu Otsus Sehat yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Papua Tengah. Ia berharap kedua program jaminan kesehatan ini dapat bersinergi untuk memastikan seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Puncak dapat terpenuhi dan angka kematian dapat ditekan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Hermawan Priyastomo, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menyelaraskan data serta mendengarkan masukan dan kendala terkait pelaksanaan JKN di Kabupaten Puncak. Ia juga menyampaikan apresiasi atas pelunasan iuran peserta JKN skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Pemda Puncak selama tahun 2024.
“Forum ini adalah bentuk tanggung jawab kami, kewajiban kami kepada Pemda Puncak dimana kami melaporkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di kabupaten ini selama tahun 2024,” ujar Hermawan.
Hernawan juga berterima kasih atas kerjasama yang terjalin dengan seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Puncak, termasuk puskesmas dan RSUD Ilaga, yang telah melayani pasien dengan baik meskipun menghadapi berbagai tantangan geografis, transportasi, dan keamanan.
“Kepesertaan BPJS di Kabupaten Puncak sudah mencapai 85%. Harapan kami, tahun 2025, Pemda tetap menganggarkan dan membayarkan Iuran JKN. Karena itu yang akan kami lakukan untuk pembayaran kepada fasilitas kesehatan yang digunakan melayani peserta,” tegas Hernawan. (Redaksi)
