JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Mamberamo Raya mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Raya segera meresmikan dan membuka Asrama Putri Mamberamo Raya yang terletak di Jalan Kampwolker, Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. Hingga kini, asrama tersebut belum dapat digunakan akibat sengketa hak ulayat tanah.
Koordinator mahasiswa asal Mamberamo Raya, Hendrik Pitawa, mengatakan asrama yang telah selesai dibangun pada 2024 itu masih terkunci dan tak berpenghuni karena masalah pembayaran lahan kepada pemilik hak ulayat atau Ondoafi belum diselesaikan.
“Masalah utamanya adalah tanah yang dibangun asrama ini belum dilunasi oleh pemerintah daerah. Akibatnya, pemilik hak ulayat memalang pintu dan mahasiswa tidak bisa masuk,” kata Hendrik saat jumpa pers di depan asrama putri Mamberamo Raya, Jumat (15/8/2025).
Menurut Hendrik, kondisi tersebut memaksa mahasiswa putri asal Mamberamo Raya yang sedang studi di Jayapura untuk tinggal di rumah kos atau kontrakan. Padahal, fasilitas tersebut dibangun dengan dana daerah untuk menunjang pendidikan mahasiswa.
“Asrama ini milik pemerintah daerah dan diperuntukkan bagi kami mahasiswa. Kalau dibiarkan begitu saja, justru rawan dimasuki orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Hendrik menyebutkan, mahasiswa telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pendidikan Mamberamo Raya. Namun, hingga lebih dari setahun sejak pembangunan selesai, belum ada kejelasan kapan asrama tersebut diresmikan.
Mahasiswa menuntut agar Pemkab Mamberamo Raya, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, segera menyelesaikan pembayaran hak ulayat tanah kepada Ondoafi dan membuka asrama untuk digunakan.
“Kalau persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, yang rugi adalah mahasiswa. Kami berharap ini menjadi prioritas pemerintah supaya tidak ada salah paham antara pemilik tanah dan pemerintah daerah,” tegas Hendrik.
Asrama Putri Mamberamo Raya mulai dibangun pada 2023 dan rampung pada 2024. Namun, hingga Agustus 2025, bangunan tersebut masih kosong. Mahasiswa khawatir, tanpa langkah cepat dari pemerintah, fasilitas ini akan terbengkalai dan tidak bermanfaat sebagaimana tujuan awalnya.
(Redaksi – Harian Terbaru Papua)
