SARMI, HarianTerbaruPapua.com – Polres Sarmi melaksanakan pengamanan terhadap aksi pemalangan yang dilakukan sekitar 30 tenaga honorer Kabupaten Sarmi di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Kantor Bupati Sarmi, Distrik Sarmi Selatan, Jumat (12/12/2025).
Aksi yang dipimpin oleh Lukas Paprindey dan didampingi Tirsa Weasu tersebut merupakan bentuk tuntutan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi agar memberikan kepastian status Pegawai Non-ASN. Massa mendesak agar kebijakan penataan tenaga honorer dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66 tentang penyelesaian penataan Pegawai Non-ASN paling lambat Desember 2024, serta Keputusan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025.
Selain itu, para tenaga honorer meminta Bupati Sarmi mengambil langkah konkret agar tenaga honorer yang telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian melakukan pengamanan dan pendekatan persuasif. KBO Sat Intelkam Polres Sarmi, Ipda Fransisco Monim, memberikan imbauan kepada massa agar tetap menjaga ketertiban, tidak melakukan tindakan anarkis, serta menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.
BACA JUGA
Usai menyampaikan aspirasi di Kantor BPKAD, massa bergerak menuju Kantor Bupati Sarmi dan melakukan pemalangan dengan menempatkan delapan balok kayu berukuran 5×10 serta lima batang dahan pohon kelapa di pintu masuk kantor.
Menanggapi aksi tersebut, Asisten II Bupati Sarmi bersama Kepala Kesbangpol dan Kabag Pemerintahan Kabupaten Sarmi menemui para tenaga honorer. Mereka menyampaikan bahwa Bupati Sarmi tengah berupaya melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB, sekaligus meminta agar pemalangan dibuka demi kelancaran pelayanan publik. Massa kemudian berkumpul di depan Sekolah Rakyat Menengah Atas sambil menunggu kejelasan lanjutan.
Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kapolres Sarmi memerintahkan Kasat Reskrim Iptu Heryandi Mardhika dan Kasat Binmas AKP Yulius Mapeni untuk hadir langsung melakukan negosiasi. Dalam dialog tersebut, perwakilan tenaga honorer, Simon Marbo, menegaskan bahwa aksi pemalangan bukan bertujuan merusak fasilitas pemerintah, melainkan sebagai bentuk desakan agar pemerintah daerah merespons aspirasi mereka.
Kasat Reskrim Polres Sarmi, Iptu Heryandi Mardhika, menegaskan bahwa kepolisian berkewajiban menjaga kamtibmas dan memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan. Ia juga mengingatkan bahwa pemalangan fasilitas umum tidak memiliki dasar hukum dan dapat berimplikasi pada proses hukum apabila tidak disikapi secara kooperatif.
Setelah dilakukan koordinasi lanjutan antara Polres Sarmi dan perwakilan massa, para tenaga honorer akhirnya sepakat membuka palang di Kantor Bupati Sarmi dan Kantor BPKAD secara mandiri dengan pendampingan personel Polres Sarmi.
Seluruh rangkaian aksi berlangsung aman, tertib, dan kondusif berkat pengamanan serta pendekatan humanis dan persuasif yang dilakukan oleh jajaran Polres Sarmi. (Rilis)
