MIMIKA, HarianTerbaruPapua.com – Tokoh Provinsi Papua Tengah, Willem Wandik, menyampaikan keprihatinan mendalam atas berlanjutnya pertikaian antarsuku di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Konflik yang telah berlangsung hampir dua bulan sejak Oktober itu kembali memakan korban jiwa serta menimbulkan kerugian harta benda.
Wandik, yang pada 2017 lalu turut terlibat langsung dalam penyelesaian konflik di wilayah tersebut, menyesalkan kekerasan kembali terulang. Ia menegaskan bahwa kondisi ini semestinya dapat dihentikan apabila kedua belah pihak menahan diri dan membuka ruang bagi penyelesaian secara damai.
Ia mengapresiasi langkah Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Alfred Papare, serta Pemerintah Kabupaten Puncak yang turun langsung ke Kwamki Narama untuk memfasilitasi dialog dan proses perdamaian. Menurutnya, kehadiran aparat keamanan dan pemerintah harus dipandang sebagai bentuk campur tangan pihak yang ingin menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat.
“Kita selalu berdoa untuk kedamaian, baik di gereja maupun di rumah. Tuhan sudah utus orang untuk datang mendamaikan kita, maka kita harus dengar mereka. Jika perang terus, kita sendiri yang jadi korban. Orang Papua akan habis di tanah kita sendiri,” ujarnya.
Wandik yang saat ini menjabat Ketua Harian DPD Golkar Papua Tengah juga menekankan bahwa kedua kelompok yang sedang bertikai merupakan bagian dari satu rumpun keluarga besar. Ia menegaskan bahwa budaya konflik tidak boleh terus dipertahankan, terlebih di situasi masyarakat modern yang membutuhkan stabilitas.
BACA JUGA
“Ini budaya yang tidak bisa dijaga terus. Ini zaman sudah berubah, bukan zaman perang lagi. Dengan kerendahan hati, saya sangat sedih dan meminta kedua belah pihak untuk berhenti. Serahkan persoalan ini kepada hukum,” tuturnya.
Sebagai anak adat dari Kabupaten Puncak, Wandik mendorong pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk menyiapkan regulasi khusus guna mencegah konflik serupa terus berulang. Ia meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah, para bupati se-wilayah provinsi, MRP, dan DPRK Papua Tengah untuk segera membentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengatur mekanisme penanganan konflik budaya dan antarsuku.
Menurutnya, Perdasus tersebut harus memberikan ruang dan kewenangan lebih kuat kepada aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum positif terhadap pelaku provokasi ataupun pelanggaran yang menyebabkan pecahnya konflik.
“Nantinya dalam Perdasus itu, jika ada yang berbuat salah, maka pokok perang ditangkap oleh aparat dan dikenakan hukum positif. Ini demi memberikan rasa keadilan bagi korban dan menyelamatkan generasi mendatang,” jelasnya.
Wandik juga meminta Pemerintah Kabupaten Mimika, termasuk Kapolres Mimika, untuk lebih tegas dan proaktif dalam menangani konflik di Kwamki Narama. Ia mengingatkan bahwa warga di distrik tersebut juga berasal dari Kabupaten Puncak dan memiliki hak untuk hidup aman, sejahtera, dan damai.
“Jangan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Warga Kwamki Narama juga adalah bagian dari kita. Kabupaten Mimika ini tempat transit dan mencari mata pencaharian, jadi harus dijaga bersama,” tegasnya.
Menjelang perayaan Natal, Wandik mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan pertikaian dan menyerahkan persoalan hukum kepada aparat berwenang.
“Untuk saya punya saudara-saudara di Kwamki Narama, marilah berdamai. Jangan angkat panah terus. Serahkan pelaku ke aparat hukum. Kita sudah mendekati bulan Desember, saatnya menyambut kelahiran Raja Damai dengan hati yang damai,” serunya.
(Redaksi – Harian Terbaru Papua)
