MIMIKA, HarianTerbaruPapua.com – Peristiwa penembakan yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, pada 14 April 2026 lalu memicu kritik tajam dari mantan Bupati Puncak, Willem Wandik. Insiden yang dilaporkan menyebabkan 9 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, serta sejumlah warga luka-luka tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Willem Wandik menyesalkan penggunaan pendekatan militer oleh TNI di wilayah tersebut yang justru berdampak pada jatuhnya korban jiwa dari kalangan warga sipil.
“Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Warga masyarakat yang menjadi korban, dan ini adalah pelanggaran HAM besar. Mereka bukan binatang, mereka punya adat dan martabat yang sama dengan kita,” tegas Wandik melalui Press release nya yang dikirim ke media ini, Senin (20/4/2026).
Ia meminta para petinggi negara memberikan perhatian serius dan tidak menganggap remeh kasus ini, mengingat banyaknya nyawa yang melayang. Menurutnya, strategi pengejaran yang diterapkan aparat keamanan saat ini sangat berisiko bagi warga lokal yang bermukim di geografis sulit.
“Waktu saya menjabat Bupati, saya sudah sampaikan kepada petinggi TNI-Polri agar jangan gunakan cara pengejaran. Jika itu dilakukan, warga sipil yang akan menjadi korban karena mereka tinggal di lereng gunung dan pinggir sungai. Seharusnya posisi aparat lebih pada bertahan dan persuasif,” jelas Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Papua tengah ini.
Wandik memperingatkan bahwa jika pendekatan militer terus diutamakan, hal itu tidak akan menyelesaikan akar masalah. Sebaliknya, hal tersebut justru memicu emosi dan dendam dari keluarga korban yang dapat memperpanjang rantai konflik.
Lebih lanjut, Willem Wandik mendorong pimpinan TNI-Polri untuk segera melakukan evaluasi total terhadap standar operasional di lapangan. Ia menekankan pentingnya membangun ruang dialog untuk mendengar aspirasi masyarakat maupun kelompok bersenjata.
“Kasihan masyarakat, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan jadi lumpuh. Lalu di mana kehadiran negara jika situasinya seperti ini?,” cetusnya.
Ia juga mendesak pemerintah segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas keterlibatan pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik dari unsur aparat maupun KKB.
“Segera bentuk tim independen untuk mengungkap identitas pelaku penembakan terhadap warga sipil agar diproses hukum secara transparan. Ini penting untuk memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang,” tambah Wandik.
Wandik juga mengkhawatirkan dampak domino dari operasi militer ini, yakni gelombang pengungsian besar-besaran. Masyarakat yang ketakutan akan meninggalkan kampung halaman dan berkumpul di ibu kota kabupaten atau distrik.
“Bagaimana pemerintah daerah mau menampung ribuan pengungsi di kota? Ini akan memicu masalah sosial baru terkait pangan dan sanitasi. Saat ini ekonomi sedang sulit, jika warga tidak bisa berkebun karena takut, maka kelaparan akan terjadi di mana-mana,” pungkasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa kehadiran negara melalui TNI-Polri seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan, bukan justru menciptakan ketakutan di tengah masyarakat yang hidup selaras dengan alamnya. (Cornelia Mudumi)
