JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai inovasi baru dalam sistem pembayaran nasional. Peluncuran yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu diharapkan memperkuat kemandirian sistem pembayaran domestik sekaligus memperluas manfaat digitalisasi hingga Papua.
Peluncuran KKI diumumkan oleh Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, dalam acara Peluncuran Respons Kebijakan Sistem Pembayaran di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua turut mendukung penerapan instrumen baru tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi dan inklusi keuangan digital di wilayah Papua.
Kartu Kredit Indonesia merupakan instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran (deferred payment) yang seluruh prosesnya menggunakan infrastruktur domestik. Kartu ini juga dapat digunakan sebagai sumber dana untuk transaksi QRIS, baik melalui metode pindai (scan) maupun Tap.
BACA JUGA
Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2026, sebanyak delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) telah menerbitkan KKI, yakni BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, Bank Mega, serta BSI melalui skema pembiayaan berbasis syariah.
Selain meluncurkan KKI, Bank Indonesia juga memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0 persen yang akan berlaku mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan ini berlaku untuk transaksi hingga Rp100 ribu bagi merchant kategori kecil, menengah, dan besar yang sebelumnya dikenakan MDR sebesar 0,7 persen.
Sementara itu, MDR QRIS 0 persen bagi merchant Usaha Mikro (UMI) untuk transaksi hingga Rp500 ribu tetap dilanjutkan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi pelaku usaha, termasuk UMKM di Papua, sekaligus mendorong penggunaan pembayaran digital.
Secara nasional, perkembangan QRIS terus menunjukkan pertumbuhan. Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 65,77 juta, dengan tambahan 6,23 juta pengguna baru sepanjang semester I 2026. Jumlah merchant QRIS tercatat 44,86 juta, dengan 96,68 persen di antaranya merupakan UMKM.
Pada periode yang sama, volume transaksi QRIS mencapai 12,55 miliar transaksi dengan nilai lebih dari Rp1,12 kuadriliun, atau tumbuh 93,92 persen secara tahunan.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua, Warsono, mengatakan perkembangan QRIS di Papua juga terus menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, akumulasi transaksi QRIS di Papua dan wilayah pemekarannya mencapai lebih dari 41,9 juta transaksi, didukung lebih dari 271 ribu merchant dan 221 ribu pengguna.
“Momentum pertumbuhan ini menjadi modal penting bagi perluasan layanan pembayaran digital, termasuk penerimaan Kartu Kredit Indonesia di Papua,” ujarnya.
Pada triwulan I 2026, nilai transaksi QRIS di Papua tercatat sebesar Rp2,61 triliun, tumbuh 7,84 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut turut didukung peningkatan jumlah merchant sebesar 12,98 persen.
Sementara hingga Juni 2026, volume transaksi QRIS di Papua mencapai 3,3 juta transaksi dengan penambahan 240,4 ribu pengguna baru.
Menurut Warsono, perkembangan tersebut menjadi pijakan penting untuk memperluas penggunaan KKI dan mengoptimalkan kebijakan MDR QRIS 0 persen di Papua.
KPw BI Provinsi Papua berkomitmen terus mendorong digitalisasi masyarakat, pelaku usaha, dan mitra strategis. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ekonomi digital, memperluas akses pembayaran modern, serta mendukung kemandirian ekonomi Papua sejalan dengan arah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia. (Rilis)
