JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar rapat koordinasi bersama para tokoh adat Papua untuk menyikapi insiden pembakaran mahkota adat berbahan burung Cenderawasih oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua. Pertemuan berlangsung di Kantor MRP, Kamis (23/10/2025), dan dihadiri sejumlah ondoafi serta tokoh adat dari wilayah adat Tabi-Saireri.
Pembakaran mahkota Cenderawasih oleh oknum BBKSDA menuai gelombang kecaman dari masyarakat Papua. Atribut adat tersebut dinilai sebagai simbol kehormatan, martabat, dan identitas sakral Orang Asli Papua (OAP) sehingga tindakan pembakaran dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap nilai adat.
Wakil Ketua II MRP, Max Abner Ferdinan Ohee, yang memimpin rapat, menyebutkan bahwa pertemuan dilakukan untuk menampung aspirasi dan sikap resmi masyarakat adat sebelum rekomendasi disampaikan kepada pemerintah.
BACA JUGA
“Hari ini MRP bersama masyarakat adat, dewan adat, kepala suku, dan para ondoafi berkumpul untuk menyikapi pembakaran mahkota adat yang terjadi di Papua. Aspirasi dari 9 kabupaten/kota sudah kami dengar, dan besok pagi juga rekomendasi akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah dan pusat,” kata Max Ohee.
Menurutnya, MRP berkewajiban merespons cepat agar situasi masyarakat tetap kondusif dan tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.
Max menjelaskan, sejumlah poin yang sedang dirumuskan dalam rekomendasi antara lain mendesak proses hukum pidana dan sanksi adat terhadap pelaku pembakaran. Ia juga menyampaikan adanya desakan dari beberapa tokoh adat agar pelaku yang bukan OAP segera meninggalkan Papua.
“Masyarakat adat meminta pelaku ditindak tegas, baik secara hukum positif maupun hukum adat. Ada juga aspirasi agar pelaku yang bukan orang asli Papua segera meninggalkan Papua. Rekomendasi ini akan kami sampaikan secara resmi,” tegasnya.
Selain itu, MRP menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, dinas terkait, dan MRP dalam setiap kebijakan yang menyangkut adat dan budaya Papua agar peristiwa serupa tidak terulang.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Waropen Tabi, Carlos Sawaki, menyebut insiden pembakaran mahkota adat Cenderawasih telah melukai perasaan seluruh masyarakat Papua.
“Cenderawasih adalah burung suci dan simbol adat orang Papua. Membakar mahkota adat sama saja melecehkan harga diri orang Papua. Hari ini, orang Papua marah dan terluka,” ungkap Carlos.
Ia menegaskan, sikap adat yang disampaikan dalam pertemuan tersebut bukan bertujuan memprovokasi, melainkan meredam situasi dan mencegah konflik meluas.
Carlos meminta pemerintah bersikap serius dan tidak meremehkan peristiwa ini, karena sangat sensitif dan berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk menciptakan instabilitas sosial.
“Kami tidak ingin kasus ini dipolitisir atau diprovokasi sehingga dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pemerintah harus cepat bertindak agar situasi tidak membesar,” ujarnya.
Dalam rekomendasi tokoh adat, pimpinan BBKSDA Papua diminta diberi sanksi jabatan dan sanksi hukum atas tindakan pembakaran atribut adat tersebut.
Rapat menghasilkan kesepakatan bahwa MRP bersama tokoh adat akan membawa rekomendasi resmi hingga ke tingkat Gubernur dan Presiden.
MRP menegaskan bahwa penyelesaian kasus harus dilakukan secara komprehensif, baik melalui pendekatan hukum negara maupun hukum adat di masing-masing wilayah.
Sanksi adat akan dirumuskan oleh para ondoafi dan kepala suku dari delapan kabupaten dan satu kota yang hadir, mengingat setiap wilayah memiliki ketentuan adat berbeda.
MRP berharap langkah cepat pemerintah dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mencegah eskalasi.
“Kalau masyarakat melihat pemerintah serius, mereka akan percaya dan tenang. Kita ingin masalah ini selesai dengan terhormat dan sesuai hukum adat serta hukum positif,” ujar Max Ohee.
(Darul Muttaqin – Harian Terbaru Papua)
