JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Anggota DPR RI Komisi XIII, Yan Permenas Mandenas melakukan kunjungan kerja ke Kompleks Pergudangan Argapura Perum Bulog Kantor Wilayah Papua di Kota Jayapura, Jumat (1/5/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda reses masa sidang IV Tahun 2025–2026 yang difokuskan pada monitoring ketahanan pangan, termasuk kondisi gudang Bulog dan pelaksanaan program pemerintah di daerah.
Pemimpin Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menjelaskan bahwa secara umum ketersediaan stok pangan di Papua masih dalam kondisi aman.
BACA JUGA
“Stok kita cukup. Saat ini juga masih ada sekitar 1.800 ton beras di pelabuhan yang belum masuk ke gudang karena hari libur, sehingga proses bongkar belum dilakukan. Kemungkinan akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya,” ujarnya.
Mustari menjelaskan, stok beras yang tersedia telah dipetakan sesuai peruntukannya, mulai dari kebutuhan penanganan bencana, bantuan pangan, hingga program stabilisasi harga pangan (SPHP). Selain itu, stok di Jayapura juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan wilayah pegunungan, dengan dukungan suplai dari Timika.
Ia menambahkan, sebagai wilayah operasional, Bulog Papua tidak termasuk daerah surplus produksi, sehingga pasokan harus didatangkan dari wilayah lain yang memiliki kelebihan stok.
“Kami mengikuti ketentuan distribusi nasional. Jika ada daerah yang kekurangan stok, maka akan dipasok dari daerah lain,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi XIII, Yan P. Mandenas menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas yang diberikan kepada seluruh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra untuk melakukan pengawasan terhadap Bulog dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Presiden memberikan perhatian besar terhadap isu pangan dan program MBG. Karena itu, kami melakukan monitoring langsung untuk melihat kondisi di lapangan, termasuk kendala yang dihadapi di daerah,” kata Mandenas.
Dari hasil peninjauan, ia menilai kualitas bahan pangan yang tersedia di gudang Bulog Papua sudah mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Namun demikian, ia menyoroti kendala utama pada proses distribusi, khususnya keterlambatan pengiriman dari daerah pemasok seperti Makassar dan Surabaya.
“Estimasi keterlambatan bisa mencapai 14 hingga 15 hari. Ini tentu berdampak pada distribusi ke masyarakat maupun ke cabang-cabang Bulog di daerah,” ujarnya.
Menurutnya, keterlambatan tersebut berpotensi memperpanjang waktu distribusi yang seharusnya dapat diselesaikan dalam satu bulan menjadi hingga satu setengah bulan. Kondisi ini dinilai perlu segera diantisipasi.
Mandenas juga menekankan pentingnya penyesuaian petunjuk teknis (Juknis) yang selama ini masih berlaku secara nasional, tanpa mempertimbangkan kondisi khusus daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Papua.
“Juknis yang berlaku saat ini masih disamaratakan secara nasional, padahal kondisi Papua sangat berbeda. Ini yang akan kami dorong untuk dievaluasi dan disesuaikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyesuaian Juknis perlu mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, hingga skema pembiayaan dan target kinerja di daerah.
Mandenas juga menyoroti kesejahteraan petugas di lapangan yang dinilai belum sesuai dengan tingkat kesulitan kerja di wilayah Papua.
“Kalau tunjangan disamakan dengan daerah di Jawa, tentu tidak efektif. Ini juga harus menjadi perhatian agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal,” ujarnya.
Meski demikian, Mandenas memastikan bahwa secara umum tidak ditemukan kendala signifikan terkait kondisi gudang maupun kualitas barang. Ia menilai fasilitas penyimpanan masih memadai dan tidak ditemukan kerusakan pada komoditas pangan.
“Tidak ada masalah besar. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan distribusi agar lebih tepat waktu, karena ini berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Hasil monitoring tersebut, lanjut Mandenas, akan dilaporkan kepada pimpinan DPR RI dan menjadi bahan evaluasi pemerintah, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah.
Ia berharap, melalui evaluasi tersebut, program ketahanan pangan nasional dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, terutama di wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis dan logistik tersendiri. (Darul Muttaqin)
