JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Nduga yang menempuh pendidikan di Kota Studi Jayapura menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap Pemerintah Kabupaten Nduga. Mereka menilai penyaluran bantuan studi tahun anggaran 2025 berjalan tidak efektif dan membebani mahasiswa.
Penanggung Jawab sekaligus Pengurus DPC Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga Indonesia (IPMNI) Kota Studi Jayapura, Harnamin Gwijangge, mengatakan hingga pertengahan Agustus mayoritas mahasiswa belum menerima bantuan biaya pendidikan.
“Sudah jelas dasar hukumnya, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai. Bahkan anggaran pendidikan yang seharusnya dialokasikan dalam APBD diduga tidak dimanfaatkan semestinya,” ujar Harnamin di Asrama Ninmin, Kabupaten Nduga, Rabu (13/8/2025).
Ia menyebut, akibat keterlambatan pencairan dana, banyak mahasiswa kesulitan mengurus administrasi kampus seperti Kartu Rencana Studi (KRS) dan registrasi ulang. Tahun ini, penanganan bantuan studi dinilai semakin rumit karena kewenangan dibagi ke tiga instansi, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Keuangan, dan Dinas Sosial.
“Pergantian pejabat di Dinas Sosial Nduga turut memperburuk situasi. Bantuan yang diberikan bukan berbentuk beasiswa reguler, melainkan bersifat insidental dan tidak merata,” tambahnya.
Berdasarkan data yang dikirim pengurus IPMNI ke Pemerintah Kabupaten Nduga, jumlah mahasiswa asal Nduga di Kota Studi Jayapura mencapai 489 orang untuk kategori umum, 46 mahasiswa di bidang kesehatan dan kedokteran, serta 6 mahasiswa program magister (S2). Selain itu, terdapat 130 pelajar SMA/SMK yang juga membutuhkan dukungan pendidikan.
Harnamin menegaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 83 ayat 2, pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan dukungan dana pendidikan melalui APBD. Namun, implementasinya di Nduga dinilai jauh dari harapan.
Mahasiswa juga menyoroti dugaan manipulasi dan kebocoran data penerima bantuan ke beberapa kota studi lain, sementara penyaluran di Jayapura belum terealisasi.
“Teman-teman kami di kota studi lain di Indonesia Timur, Tengah, dan Barat sudah menerima bantuan. Tapi di Jayapura belum ada realisasi. Kami mendesak pemerintah segera menyalurkan dana tersebut,” kata Harnamin.
Ia menambahkan, jika dalam pekan ini bantuan tidak juga disalurkan, mahasiswa akan mengambil langkah hukum. “Kami punya bukti alokasi dana dari Kementerian Dalam Negeri ke Kabupaten Nduga. Bukti ini akan kami laporkan secara resmi,” tegasnya.
Para mahasiswa menilai pemerintah daerah gagal menangani pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Nduga. Mereka merasa diperlakukan seperti “anak tiri” yang diabaikan setiap tahun.
“Kami dikorbankan, padahal kemajuan SDM Nduga ada di tangan mahasiswa. Pemerintah harus terbuka dan serius mendukung masa depan pendidikan kami,” pungkas Harnamin.
(Redaksi – Harian Terbaru Papua)
