SORONG, HarianTerbaruPapua.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama) bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong menggelar audiensi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pada 20–21 Agustus 2025.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Kepala Kanwil DJP Papabrama, Dudi Efendi Karnawidjaya, dengan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, yang sebelumnya membahas rencana kerja sama strategis dalam pertukaran data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) serta upaya optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.
Pertemuan digelar secara terpisah dengan tiga OPD strategis di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, yakni:
- Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan, dihadiri oleh Fernandes (Sekretaris Dinas) dan Semuel Kondjol (Kabid Kelautan dan Perikanan).
- Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD), diwakili oleh Nomensen Kareth (Kabid Pajak dan Retribusi) serta Ernawati (Kabid Pendapatan).
- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral, dihadiri langsung oleh Kepala Dinas, Suroso.
Dari pihak DJP, hadir Renni, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Papabrama; Ricky Firmansyah Argamaya, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas Kanwil DJP Papabrama; serta Irfan Dwisaputra, Kepala Seksi Pengawasan VI KPP Pratama Sorong.
BACA JUGA
Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak sepakat pentingnya sinergi melalui pertukaran data dan kolaborasi intensif guna mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Pembahasan juga mencakup rencana pelatihan teknis penghitungan serta pemungutan pajak bagi aparatur di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, termasuk agenda pengawasan bersama antara DJP dan pemerintah daerah.
“Sinergi antara DJP dan Pemerintah Daerah, khususnya melalui pertukaran data dan penguatan kerja sama kelembagaan, akan menjadi kunci dalam optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. Dengan kerja sama ini, kita berharap potensi pajak dapat lebih tergali dan mendukung pembangunan Papua Barat Daya,” ujar Renni.
Kanwil DJP Papabrama menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis pajak, sekaligus mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua dan Maluku.
(Redaksi – Harian Terbaru Papua)
