JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com — Dalam upaya memperkuat sinergi dan optimalisasi implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bupati Sarmi, Dominggus Catue, melakukan kunjungan resmi ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Rabu (23/7/2025). Pertemuan ini difokuskan pada evaluasi capaian Universal Health Coverage (UHC) serta penguatan kerja sama dalam menjamin keberlangsungan layanan kesehatan di Kabupaten Sarmi.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Hernawan Priyastomo, menyampaikan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Sarmi telah mencapai 98% dari total penduduk sebanyak 45.084 jiwa, sehingga secara kuantitatif telah memenuhi indikator UHC. Namun demikian, tingkat keaktifan peserta masih menjadi tantangan tersendiri.
“Cakupan peserta JKN di Sarmi sudah sangat baik karena berada di atas 98 persen. Tapi per 30 Juni 2025, baru 87,7 persen peserta yang berstatus aktif. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama untuk terus dioptimalkan,” ujar Hernawan.
Menurut Hernawan, turunnya tingkat keaktifan ini disebabkan oleh penonaktifan peserta JKN dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dibiayai oleh APBN. Hal ini terjadi akibat proses pengkinian data dari pemerintah pusat melalui integrasi sistem ke dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
BACA JUGA
“Beberapa peserta dinonaktifkan oleh pemerintah pusat karena proses validasi melalui DTSEN. Solusinya, kami mendorong agar Pemkab dapat membantu mendaftarkan kembali peserta ke dalam skema PBPU Pemda,” jelasnya.
BPJS Kesehatan menilai bahwa dukungan dari pemerintah daerah sangat penting, mengingat segmen PBI JK memegang porsi pembiayaan yang cukup besar di Kabupaten Sarmi. Hernawan menyampaikan bahwa alokasi dana bagi hasil pajak rokok saat ini cukup untuk mendukung sampai akhir tahun, namun terdapat opsi lain melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sektor kesehatan yang dapat dimanfaatkan hingga maksimal 25 persen untuk mengaktifkan kembali peserta.
“Kami berharap dukungan penuh dari Pemkab Sarmi agar tidak ada warga yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan karena status kepesertaannya tidak aktif,” ungkap Hernawan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Dominggus Catue menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar-OPD guna memastikan kelancaran program JKN di wilayahnya.
“Kami siap mendukung penuh keberlanjutan JKN. Kami akan berkoordinasi lintas sektor agar setiap warga Sarmi tetap terlindungi oleh jaminan kesehatan,” kata Bupati Dominggus.
Hernawan juga memaparkan manfaat konkret yang telah dirasakan masyarakat Sarmi dari program JKN. Hingga Juli 2025, BPJS Kesehatan telah menyalurkan dana Rp1,5 miliar untuk layanan kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), serta Rp240 juta untuk layanan non-kapitasi, termasuk rawat inap, persalinan, evakuasi medis, dan ambulans.
“Program JKN telah memberikan dampak langsung. Masyarakat di Sarmi terbantu, baik yang tinggal di pusat kota maupun kampung-kampung,” tambah Hernawan.
Tidak hanya itu, peserta JKN asal Sarmi yang sedang berada di luar daerah juga tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS di Indonesia.
“Total biaya layanan rawat inap dan rawat jalan peserta JKN asal Sarmi di rumah sakit seluruh Indonesia pada 2025 mencapai Rp2,8 miliar,” jelasnya.
Di akhir kunjungan, Bupati Dominggus menyampaikan apresiasinya kepada BPJS Kesehatan atas komitmen dan konsistensinya dalam menyelenggarakan layanan kesehatan di Kabupaten Sarmi.
“Kami menilai JKN adalah pilar utama dalam pembiayaan kesehatan masyarakat Sarmi. Melalui kolaborasi yang semakin erat ini, kami ingin pastikan seluruh warga mendapatkan pelayanan yang optimal dan berkeadilan,” tutup Bupati.
(Redaksi – Harian Terbaru Papua)
