MAMBERAMO RAYA, HarianTerbaruPapua.com – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang sempat terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya dan memicu naiknya harga jual di masyarakat mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat.
Komisi II DPRK Mamberamo Raya yang membidangi keuangan, ekonomi, dan perindustrian melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) CV. Mamberamo Raya Mandiri pada Senin (25/8/2025). Dalam pertemuan tersebut, para legislator menggali langsung informasi mengenai kendala penyaluran BBM subsidi yang kerap dikeluhkan warga.
Wakil Ketua I DPRK Mamberamo Raya, Dony Pateh, menjelaskan bahwa dari hasil pertemuan itu diketahui penyebab utama terhambatnya distribusi BBM bukan karena kelangkaan stok, melainkan adanya kerusakan mesin kapal pengangkut BBM subsidi.
“Pihak penyalur menyampaikan bahwa kapal pengangkut BBM subsidi mengalami trouble mesin sehingga tidak beroperasi selama kurang lebih dua bulan. Itu yang membuat distribusi terganggu,” kata Pateh usai kunker.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi II juga menyoroti praktik pengangkutan BBM subsidi yang dilakukan bersamaan dengan BBM industri jenis biosolar untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik PLN. Padahal, sesuai nota kesepahaman (MoU), seharusnya BBM industri diangkut dengan armada khusus milik PLN.
BACA JUGA
“Berdasarkan keterangan Korlap APMS, PLN juga menggunakan jasa angkut mereka. Dari kapasitas kapal yang bisa mencapai 100 hingga 300 ton, sebagian tonase digunakan untuk muatan biosolar PLN sebanyak 71 ton. Sisanya dimanfaatkan untuk mengangkut BBM subsidi jenis pertalite 125 ton dan solar 35 ton,” jelas Pateh.
Ia menambahkan, pihak penyalur telah menyurati PLN agar menambah pasokan biosolar ke PLTD Mamberamo Raya di atas 100 ton per bulan. Dengan demikian, dapat disiapkan armada angkut khusus sehingga distribusi BBM subsidi tidak lagi tercampur dengan BBM industri.
“Ini akan menjadi atensi kami. Komisi II akan menyurati PLN agar pasokan biosolar ditingkatkan sehingga mekanisme distribusinya lebih tertib dan tidak mengganggu kuota BBM subsidi untuk masyarakat,” ujarnya.
Selain membahas kelangkaan, Komisi II DPRK Mamberamo Raya juga meminta penyalur bersama dinas teknis terkait untuk memperhatikan aspek keselamatan kerja serta tata cara distribusi yang lebih teratur.
“Kami minta mereka menyiapkan bunker penampung untuk mencegah kelangkaan, serta memastikan pengisian BBM menggunakan dispenser dan nozzle. Dengan begitu, takaran sesuai literan dapat dijaga sekaligus mengurangi risiko kebakaran akibat kontak langsung,” tegas Pateh.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) CV. Mamberamo Raya Mandiri, Nuraini, menyampaikan apresiasi atas perhatian DPRK melalui kunjungan kerja tersebut.
“Kami berterima kasih atas masukan dan saran dari bapak-bapak dewan. Kami akan mematuhi dan melaksanakan usulan yang disampaikan demi kebaikan bersama,” ujar Nuraini.
Kunjungan kerja Komisi II DPRK Mamberamo Raya dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi, Daud Bilasi, didampingi Wakil Ketua I DPRK Dony Pateh, Wakil Ketua III DPRK Simon Abaiso, anggota DPRK Amon Kowi, serta sejumlah staf pendukung.
(Wersay – Harian Terbaru Papua)
