JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua, Izharul Haq, menyampaikan bahwa kinerja fiskal di wilayah Papua hingga akhir Februari 2026 menunjukkan tren positif, terutama dari sisi belanja negara dan pendapatan daerah yang mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Papua dinilai semakin dominan sebagai instrumen fiskal dalam menjaga momentum perekonomian daerah,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Hal ini terlihat dari akselerasi belanja negara di tengah tekanan pada sisi pendapatan. Secara umum, struktur APBN di Papua masih ditopang oleh belanja yang ekspansif, sementara pendapatan negara menghadapi tantangan, khususnya dari sektor perpajakan.
Realisasi pendapatan negara hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp626,20 miliar atau 9,24 persen dari target. Secara persentase, capaian ini mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara nominal masih mengalami kontraksi sebesar 4,99 persen secara tahunan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya aktivitas ekonomi tertentu serta tekanan pada sektor perdagangan internasional akibat dinamika ekonomi global, termasuk fluktuasi harga komoditas.
BACA JUGA
Meski demikian, penerimaan pajak dalam negeri masih relatif terjaga, walaupun belum mampu sepenuhnya menutup penurunan dari sektor eksternal. Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan pertumbuhan positif, yang menunjukkan kontribusi sektor non-perpajakan seperti layanan pemerintah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam menopang pendapatan negara.
Sementara itu, realisasi belanja negara menunjukkan akselerasi yang kuat. Hingga akhir Februari 2026, belanja negara telah mencapai Rp7,93 triliun atau 13,54 persen dari pagu, tumbuh signifikan sebesar 31,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini mencerminkan percepatan pelaksanaan anggaran sejak awal tahun sebagai upaya mendorong aktivitas ekonomi.
Belanja pemerintah pusat menjadi salah satu pendorong utama, dengan realisasi mencapai Rp1,38 triliun atau 6,20 persen dari pagu. Peningkatan tersebut didorong oleh belanja pegawai, belanja barang untuk mendukung layanan publik, serta lonjakan belanja modal yang menandai meningkatnya pelaksanaan proyek pembangunan fisik di Papua.
Di sisi lain, transfer ke daerah masih mendominasi struktur belanja negara. Realisasinya mencapai Rp6,55 triliun atau 18,04 persen dari pagu, tumbuh 30,12 persen secara tahunan. Tingginya angka ini menegaskan peran strategis pemerintah pusat dalam mendukung kapasitas fiskal daerah.
Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi kontributor terbesar dalam transfer ke daerah, disusul Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diarahkan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, Dana Otonomi Khusus yang mulai disalurkan secara bertahap turut memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan pembangunan di Papua.
Secara keseluruhan, kinerja APBN di Papua hingga Februari 2026 menegaskan peran penting belanja negara, khususnya transfer ke daerah, sebagai motor utama penggerak ekonomi regional. Di tengah ketidakpastian global, akselerasi belanja pemerintah dinilai menjadi strategi efektif untuk menjaga daya beli masyarakat, mempercepat pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ke depan, optimalisasi pendapatan negara dan peningkatan kualitas belanja menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan fiskal, sekaligus memastikan setiap alokasi anggaran memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Papua. (Redaksi)
