JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Papua sepanjang tahun 2025 menunjukkan kinerja yang solid di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. APBN dinilai tetap mampu menjaga momentum pembangunan dan mendukung aktivitas ekonomi di Tanah Papua.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Stakeholders Day bertema “Executive Stakeholders Forum 2026: Penguatan Sinergi Pelaksanaan APBN yang Berkualitas untuk Papua Maju, Inklusif, dan Sejahtera” yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura.
Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi belanja negara di Provinsi Papua sepanjang 2025 mencapai Rp61,21 triliun atau 95,01 persen dari total pagu sebesar Rp64,43 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp17,68 triliun atau 93,69 persen dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp43,40 triliun atau 95,58 persen.
Capaian tersebut mencerminkan efektivitas APBN sebagai instrumen fiskal yang berperan penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua.
BACA JUGA
Dari sisi kualitas pengelolaan anggaran, capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua selaku Bendahara Umum Negara (BUN) pada 2025 mencapai 95,78 dengan kategori “Sangat Baik”.
Dari total 685 satuan kerja di lingkup Kanwil DJPb Papua, sebanyak 44,09 persen memperoleh kategori “Sangat Baik”, 33,33 persen kategori “Baik”, 20,12 persen kategori “Cukup”, dan hanya 2,46 persen yang berada pada kategori “Kurang”.
IKPA sendiri menjadi indikator untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga, mulai dari kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, hingga efisiensi penggunaan anggaran.
Optimalisasi IKPA dinilai penting untuk menjamin kualitas belanja negara agar lebih tepat sasaran, mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun anggaran, serta mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Sementara itu, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga triwulan IV 2025 di wilayah kerja Kanwil DJPb Papua yang mencakup Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan mencapai Rp43,40 triliun atau 95,58 persen dari total alokasi.
Meski mengalami penurunan sebesar 10,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya, hampir seluruh jenis TKD di empat provinsi tersebut telah tersalurkan di atas 94 persen. Namun demikian, realisasi Dana Desa masih relatif lebih rendah dibandingkan jenis transfer lainnya.
Dalam upaya modernisasi pengelolaan keuangan negara, pemanfaatan digitalisasi transaksi pemerintah juga menunjukkan perkembangan positif.
Penggunaan Cash Management System (CMS) pada 2025 mencapai 65,53 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 40,54 persen.
Sementara itu, nilai transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tercatat sebesar Rp12,7 miliar. Angka tersebut mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp30,7 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran, khususnya pada belanja barang dan belanja modal.
Di tengah tantangan geografis dan masa transisi wilayah di Papua, proses penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tetap berjalan sesuai jalur.
Kanwil DJPb Papua juga terus memperkuat koordinasi dan pendampingan kepada empat pemerintah provinsi serta 29 kabupaten/kota guna menjaga kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq, menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja dan stakeholder atas capaian pelaksanaan APBN 2025.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, serta mitra strategis lainnya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat Papua.
“Ke depan, penguatan kolaborasi antar stakeholder diharapkan terus terjaga guna memastikan pelaksanaan APBN tahun 2026 semakin berkualitas, tepat sasaran, dan mampu mendukung terwujudnya Papua yang maju, inklusif, dan sejahtera,” ujar Izharul Haq. (Redaksi)
