JAYAWIJAYA, HarianTerbaruPapua.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggelar rapat penyamaan persepsi bersama Inspektorat Papua Pegunungan, Selasa (1/7/2025). Pertemuan berlangsung di Ruang Banmus Kantor DPR Papua Pegunungan, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Ketua Pansus LHP BPK RI, Yosia Busub, menyampaikan bahwa rapat ini digelar untuk menyamakan pemahaman antara DPR Papua Pegunungan dan Inspektorat terkait catatan hasil pemeriksaan BPK RI serta tindak lanjut yang harus dilakukan. Ia menjelaskan terdapat 11 poin temuan teknis dan dua catatan terkait aset yang harus segera ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
“Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang dengan tegas meminta agar OPD atau SKPD segera menindaklanjuti catatan BPK. Sebagian besar temuan ditargetkan harus sudah dituntaskan,” ujar Yosia Busub.
Ia menambahkan bahwa DPR Papua Pegunungan melalui fungsi pengawasan akan terus mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut dalam jangka waktu 60 hari sebagaimana diamanatkan. Dalam waktu dekat, DPR Papua Pegunungan juga berencana mengadakan pertemuan lanjutan dengan OPD terkait bersama Inspektorat guna membahas progres pelaksanaan rekomendasi.
BACA JUGA
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua II DPR Papua Pegunungan, Terius Yigibalom, Wakil Ketua Pansus, Kamilus Logo, anggota Pansus lainnya, serta Kepala Inspektorat dan Sekretaris Papua Pegunungan beserta jajaran eselon III dan IV.
Dalam kesempatan itu, Ketua Pansus juga mengingatkan OPD dan pihak ketiga yang menjadi objek temuan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah. DPR menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Inspektorat atas langkah cepat dalam merespons temuan BPK.
“Rapat penyamaan persepsi ini menjadi forum penting untuk menyatukan pemahaman hukum, fakta, dan analisis terhadap hasil audit BPK. Selain itu, rapat ini diharapkan mampu merancang langkah-langkah strategis demi perbaikan pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan di Papua Pegunungan,” tutup Yosia Busub.
Dengan langkah tindak lanjut yang konkret dan koordinasi yang kuat, DPR Papua Pegunungan optimistis target meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun mendatang dapat tercapai, menggantikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh sebelumnya. (Redaksi)
