PUNCAK JAYA, HarianTerbaruPapua.com – Kabar baik datang dari Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, di mana kedua kubu pendukung pasangan calon Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda – Mus Kogoya (nomor urut 1) dan Miren Kogoya – Mendi Wonorengga (nomor urut 2), menyatakan keinginan untuk berdamai dan mengakhiri konflik pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pernyataan tersebut disampaikan secara terpisah oleh masing-masing kubu di hadapan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare, Danrem 173/PVB Brigjen TNI Frits WR Pelamonia, Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak, Penjabat (Pj) Bupati Puncak Jaya Yopi Murib, Kapolres AKBP Kuswara, dan Dandim 1714 Puncak Jaya pada pertemuan, Rabu (09/4/2025).
Juru Bicara kubu pasangan calon nomor urut 1, Apenius Wenda, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ingin lagi melanjutkan konflik yang telah menyebabkan 8 orang dari pihak mereka meninggal dunia. Sementara itu, kubu pasangan calon nomor urut 2 juga kehilangan 5 pendukungnya.
“Kami korban 8 orang, teman-teman di kubu 02 ada 5. Secara adat ini perang, tapi kami sudah tidak mau perang lagi. Karena kemanusiaan dan korban sudah banyak, kami tidak mau perang,” ujar Apenius Wenda.
“Jadi, kami nomor urut 1 sudah sepakat tidak mau perang lagi. Kami mau belah kayu doli, adat untuk penyelesaian perang. Pada saat pernyataan ini, Tuhan dengar dan alam menyaksikan,” lanjutnya.
Kubu nomor urut 1 menyerahkan sepenuhnya penanganan jika ada gangguan dari pihak lawan kepada aparat keamanan, dan untuk proses perdamaian adat diserahkan kepada pemerintah daerah. Mereka juga meminta aparat keamanan untuk menjaga titik-titik rawan konflik agar perdamaian dapat terwujud.
Apenius Wenda menambahkan bahwa pernyataan damai ini merupakan inisiatif langsung dari keluarga 8 korban meninggal dari pihak mereka, yang bahkan siap menandatangani kesepakatan damai.
Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara kubu pasangan calon nomor urut 2, Samuel Wonorengga, juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin lagi terlibat dalam konflik.
“Secara budaya, kami sudah sampaikan tidak akan ada lagi perang. Itu sudah kesepakatan dan kami sudah taruh di honai laki-laki,” kata Samuel Wonorengga.
Mengenai proses perdamaian adat seperti belah kayu doli atau patah panah, Samuel menjelaskan bahwa itu akan ditentukan kemudian melalui proses adat.
“Intinya kami sudah sepakat bahwa Mulia tidak ada lagi perang. Jangan, itu sudah keputusan tertinggi dari kami,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa pihak yang memiliki permasalahan, baik paslon 01 maupun 02, harus hadir di Mulia sebelum ritual adat perdamaian dilaksanakan.
Pj Bupati Puncak Jaya, Yopi Murib, mengapresiasi keinginan kedua belah pihak untuk berdamai. “Kami pemerintah, kesatuan TNI – Polri dari awal berupaya menjaga agar jangan sampai ada korban lagi. Terimakasih atas keinginan damai itu,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa pemerintah siap memfasilitasi kesepakatan damai tersebut.
Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Alfred Papare, menjelaskan bahwa kehadirannya di Puncak Jaya adalah mandat dari Gubernur Papua Tengah untuk mendampingi Forkompinda dalam upaya penyelesaian perdamaian kedua kubu yang berkonflik pasca Pilkada.
“Sedianya acara perdamaian dilaksanakan 8 April 2025, namun kedua kubu belum siap dan ditunda hari ini, Rabu, 9 April 2025. Namun, waktu yang disepakati kedua kubu belum datang, sehingga kami berinisiatif mendatangi masing-masing kubu dan mendengar langsung apa yang mereka sampaikan,” kata Kapolda.
Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan bahwa kedua kubu telah menyatakan keinginan untuk berdamai dan mengakhiri konflik. Kubu nomor urut 1 berharap prosesi belah kayu doli atau patah panah sebagai simbol perdamaian dapat dilaksanakan pada Sabtu, 11 April 2025. Sementara kubu nomor urut 2 juga menyatakan keinginan damai, namun belum menentukan waktu pelaksanaannya.
Meskipun demikian, Kapolda menilai masih ada indikasi bahwa kedua kubu belum sepenuhnya memiliki niat yang sama untuk berdamai. Pihak keamanan, bersama Danrem, akan meningkatkan keamanan dan antisipasi segala kemungkinan. Ia juga meminta bantuan MRP, Pj Bupati, dan tokoh-tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak agar perdamaian dapat segera terwujud sebelum adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK), guna mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.
Kapolda menambahkan bahwa hasil pertemuan ini akan dilaporkan kepada Gubernur Papua Tengah untuk langkah-langkah selanjutnya. (Redaksi)
