JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com — Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktur Tertib Niaga, Mario Josko, melakukan kunjungan kerja ke Papua dalam rangka memastikan kelancaran distribusi dan penjualan MinyaKita sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Kunjungan ini ditandai dengan rapat koordinasi yang digelar di Aula Kantor Perum Bulog Kanwil Papua, Selasa (24/6/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Perum Bulog Papua, produsen PT Mahesi Agri Karya, Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua Hartati S. Iwanggin, distributor lokal, serta Satgas Pangan Polda Papua.
Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua, Hartati S. Iwanggin, menyambut baik kehadiran Direktur Tertib Niaga di Papua. Ia menyatakan bahwa pengawasan distribusi dan harga MinyaKita selama ini cukup menantang, terutama untuk memastikan penjualan sesuai HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
BACA JUGA
“Kedatangan Direktur Tertib Niaga Kemendag ke Papua hari ini menjadi momen penting karena distribusi MinyaKita sesuai HET masih sulit dilakukan. Kami terus mengimbau para pedagang untuk menjual sesuai ketentuan. Jika ada pelanggaran, kami terpaksa harus melaporkannya,” kata Hartati.
Hartati menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Bulog, dan distributor dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan. Menurutnya, penyaluran MinyaKita melalui Bulog sebagai BUMN mitra pemerintah menjadi solusi strategis untuk pengendalian harga minyak goreng di Papua.
“Kami bersyukur karena distribusi MinyaKita kini dilakukan melalui Bulog, yang akan menyuplai tidak hanya di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, tetapi juga ke kabupaten-kabupaten lainnya,” jelasnya.
Hartati mengungkapkan bahwa wilayah distribusi MinyaKita telah dipetakan menjadi tiga zona:
- Wilayah 1: Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Mamberamo Raya.
- Wilayah 2: Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.
- Wilayah 3: Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen.
“Wilayah seperti Mamberamo Raya yang tergolong daerah 3T akan mendapat perhatian khusus. Bulog akan mengatur distribusinya melalui Sarmi atau pelabuhan Jayapura. Ini sangat penting karena beberapa wilayah seperti Yapen bahkan dilaporkan kehabisan stok MinyaKita,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa untuk mendukung pengawasan, pihaknya rutin menurunkan petugas ke pasar-pasar, khususnya di Pasar Hamadi. Namun, masih ditemukan harga MinyaKita yang melebihi HET, terutama dari distributor non-Bulog.
“Pedagang tentu ingin memperoleh keuntungan. Tapi jika mereka menerima pasokan dari berbagai sumber tanpa pengaturan, ini bisa menyebabkan ketimpangan harga dan bahkan penimbunan,” tegasnya.
Dinas Perdagangan juga meminta Bulog dan para distributor agar rutin melaporkan data stok dan distribusi MinyaKita setiap bulan. Laporan ini akan menjadi bagian dari neraca pangan Provinsi Papua untuk memantau kestabilan pasokan dan harga kebutuhan pokok.
“Kami berharap ke depan, komunikasi antara semua pihak Bulog, distributor, dan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan. Dengan begitu, pengawasan bisa lebih efektif dan masyarakat Papua bisa mendapatkan MinyaKita sesuai HET,” pungkas Hartati.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di Papua, khususnya minyak goreng MinyaKita yang sangat dibutuhkan masyarakat luas. (Redaksi)
