JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long usai sidang Rapat Paripurna Penetapan Komisi Pimpinan dan Keanggota Alat Kelengkapan DPR Papua masa jabatan tahun 2024-2029, menyampaikan telah menyiapkan beberapa program kerja. Salah satunya bersilahturami dengan 19 Mitra kerja di Provinsi Papua, Selasa (04/2/2025).
Tan Wie Long yang sudah diberikan amanah sebagai Ketua Komisi I itu, menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan karena di dalam pemilihan Komisi I dipercayakan sebagai ketua Komisi selama 2,5 tahun ke depan.
“Tentu saya berada di Komisi I ini, tugas yang paling kami prioritaskan di lembaga DPR ini, benar benar sejalan dan mendukung apa yang menjadi program program pemerintah Papua, dan seluruh stakeholder yang ada,” ujarnya.
Mengawali kinerja di Komisi, pihaknya bersama Wakil Ketua, Sekretaris dan Seluruh Anggota Komisi akan membangun komunikasi dan perkenalan dengan seluruh Mitra kerja di Provinsi papua, selanjutnya akan melakukan kunjungan kerja di seluruh Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi yang berkaitan dengan pemerintahan.
“Kami akan bekerja untuk melayani masyarakat sesuai tugas dan fungsi, bagaimana menerima dan meresap aspirasi masyarakat, mengenai APBD tahun 2025 dan tahun 2026,” ucap Tan Wie Long.
Alongg panggilan akrabnya ini menuturkan, bahwa Komisi I memililiki Mitra sebanyak 19. Mitra kerja akan melakukan kebersamaan dalam pembangunan di Papua dan harus membutukan kerja secara maksimal terutama dalam melakukan pengawasan di dalam APBD tahun 2025.
Hal yang jadi Utama Program Kerja Komisi I, mengejar hal hal yang menjadi kursial yang selama ini belum terselesaikan terutama permasalahan tanah.
“Kami akan membuka diri mendengar, membicarakan dan menyelesaiakan secara bersama-sama persoalan tanah di Papua ini. Persoalan tanah selama ini mungkin tidak diselesaikan antara pihak pemilik, pihak ketiga atau pihak pemerintah,” ujarnya.
Yang jelas, lanjut Along, pihaknya bersama seluruh anggota di Komisi 1 akan lebih banyak melakukan kegiatan diberbagai Kabupaten/Kota Provinsi Papua, yang mungkin banyak persoalan-persoalan yang belum selesai terutama orang asli papua.
“Kami harus memperhatikan hal ini karena mungkin selama ini tidak terlalu diperhatikan mengenai hak hidup, masalah pendidikan masalah kesehatan, walaupun itu bukan di bidang kami akan tetapi kami punya tanggungjawab untuk menyampaikan kepada pemerintah,” pungkasnya. (Redaksi)
