JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Anggota DPR RI, Yan Permenas Mandenas mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perubahan terhadap petunjuk teknis (juknis) program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak lagi menggunakan standar yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia.
Mandenas menilai kebijakan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan kondisi geografis, harga bahan pangan, biaya operasional, hingga karakteristik pangan lokal di daerah, khususnya Papua.
Menurutnya, standar yang sama dari Pulau Jawa hingga Papua berpotensi membuat pengelolaan dapur MBG tidak berjalan optimal karena biaya dan kondisi lapangan di setiap daerah berbeda.
“Juknis yang berlaku secara nasional itu tunggal, rata dari Sabang sampai Merauke. Standarisasi yang berlaku di Pulau Jawa, baik ketentuan harga bahan makanan, nilai satuan porsi makanan siswa, tunjangan operasional dan lain-lain, masih sama,” kata Mandenas di Jayapura, Papua, Rabu (3/9/2026).
BACA JUGA
Ia mendorong Kepala BGN yang baru, Sudarno, segera mengevaluasi dan menyesuaikan juknis MBG berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah.
Mandenas juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika terjadi persoalan, tetapi harus berlangsung setiap hari untuk memastikan seluruh standar pengelolaan dapur dipenuhi.
“SPPG harus melakukan pengawasan secara intensif setiap hari. Mereka harus melakukan evaluasi secara bertahap dan verifikasi terhadap standar pengelolaan dapur di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila dalam pelaksanaan program ditemukan pelanggaran, pengelola dapur harus bertanggung jawab dan dapat diproses sesuai ketentuan hukum, termasuk melalui jalur perdata maupun pidana.
“Kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak kita inginkan, maka bisa diproses sampai dengan proses perdata atau juga proses pidana. Jadi para pengelola dapur harus lebih berhati-hati,” tegasnya.
Mandenas meminta masyarakat tidak melihat program MBG semata-mata dari perspektif politik maupun kekurangannya. Menurut dia, dampak program tersebut terhadap keluarga berpenghasilan rendah harus menjadi bagian penting dalam evaluasi.
Ia mengaku kerap melakukan monitoring langsung dan melihat manfaat MBG terhadap anak sekolah maupun kondisi ekonomi keluarga.
“Banyak orang melihat program ini secara politis. Tapi mereka tidak melihat dari sisi kebutuhan dasar masyarakat kelas bawah yang sangat membutuhkan makanan ini setiap hari untuk anak-anak sekolahnya,” katanya.
Menurut Mandenas, MBG juga berpotensi mengurangi beban pengeluaran orang tua untuk uang jajan anak di sekolah. Dengan demikian, pendapatan keluarga dapat lebih terjaga karena sebagian kebutuhan konsumsi anak telah terbantu melalui program pemerintah.
Ia mencontohkan keluarga dengan lima anak. Jika setiap anak membutuhkan uang jajan sekitar Rp50 ribu per hari, maka pengeluaran untuk lima anak dapat mencapai Rp250 ribu per hari. Dalam satu bulan, jumlah tersebut menjadi beban yang cukup besar bagi keluarga.
“Kalau satu anak Rp50 ribu, kali lima anak Rp250 ribu. Kalau dikali satu bulan, itu lumayan besar. Sedangkan kalau orang tua hanya satu orang yang bekerja, dampaknya luar biasa terhadap pendapatan keluarga,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai manfaat MBG perlu dilihat secara menyeluruh, terutama dari perspektif masyarakat yang menjadi penerima manfaat langsung.
Selain perubahan standar pembiayaan dan operasional, Mandenas juga mendorong BGN memberikan ruang lebih besar bagi pangan lokal dalam menu MBG.
Ia mengusulkan adanya hari khusus untuk menu lokal, misalnya setiap Jumat, sehingga bahan pangan khas daerah dapat menjadi bagian dari sajian MBG.
Mandenas mencontohkan pelaksanaan di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, yang mengangkat makanan lokal seperti sagu dan papeda sebagai menu unggulan.
“Sorong Selatan setiap hari Jumat adalah menu lokal, sagu, papeda dan lain-lain. Itu menjadi menu unggulan untuk anak-anak kita,” katanya.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat kualitas program MBG dari sisi keberagaman pangan, tetapi juga dapat mendorong pemanfaatan produk lokal serta menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah.
Mandenas mengatakan gagasan tersebut telah dibicarakan dengan pihak terkait, termasuk staf khusus Presiden. Ia berharap ke depan terjadi perubahan dalam penataan standar penyediaan MBG secara nasional.
“Ini yang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan ke depannya program MBG lebih efektif, lebih maksimal dan memberikan manfaat besar dengan standarisasi yang disusun secara nasional,” pungkasnya. (Cornelia)
