JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Peran umat beragama dalam merawat perdamaian dan memperkuat kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan di Tanah Papua menjadi perhatian dalam Dialog Perdamaian bertema “Menakar Peran dan Respons Umat Beragama terhadap Dinamika Kemanusiaan di Tanah Papua” yang digelar Pengurus Pusat Majelis Muslim Papua (MMP) bersama Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Kamis (17/09/26), di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Papua yang diwakili Pembimbing Masyarakat Buddha, Sarono, turut hadir dalam dialog tersebut.
Pembicara pertama, La Mochtar Unu selaku Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Sosial, Seni, dan Budaya MMP Pusat, menekankan pentingnya merawat keragaman sebagai kekuatan sosial masyarakat Papua. Menurutnya, perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari, sehingga harus dikelola sebagai kekayaan, bukan dipandang sebagai ancaman.
“Perbedaan itu abadi dan akan selalu ada. Karena itu, kita harus saling menjaga, menghargai, dan membantu satu dengan yang lainnya. Hargai perbedaan, berdamai dengan diri sendiri, damai dengan semua, dan damai dengan semesta,” ujarnya.
BACA JUGA
La Mochtar juga menyoroti pentingnya kearifan lokal Papua, termasuk nilai hidup bersama dalam semangat satu tungku tiga batu, sebagai modal sosial dalam membangun kehidupan yang harmonis. Ia mencontohkan praktik kerja sama umat beragama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saling membantu dalam pembangunan rumah ibadah, menjaga keamanan saat perayaan hari besar keagamaan, hingga penggunaan fasilitas rumah ibadah secara bersama dalam situasi tertentu.
La Mochtar menegaskan bahwa persoalan kemanusiaan harus ditempatkan di atas kepentingan politik, ekonomi, ideologi, maupun kekuasaan. Menurutnya, umat beragama memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun kesadaran bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan.
“Kalau ada manusia yang menderita dan membutuhkan bantuan, kita harus hadir. Kita harus memiliki frekuensi yang sama bahwa kekerasan harus dihentikan dan perdamaian harus ditempatkan di atas segalanya,” katanya.
Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen), Bernarda Meteray, yang menjadi pembicara kedua, mengajak peserta melihat dinamika Papua melalui perspektif sejarah, konflik, demokrasi, dan dialog. Menurutnya, pemahaman terhadap sejarah Papua perlu terus diperkuat agar masyarakat dapat melihat berbagai persoalan secara lebih utuh.
Bernarda menilai berbagai pendekatan yang selama ini dilakukan perlu disertai ruang dialog yang bermakna. Dialog, menurutnya, bukan sekadar pertemuan atau kunjungan, tetapi proses untuk membuka ruang komunikasi, mendengarkan berbagai pihak, dan mencari jalan keluar secara bersama.
“Perdamaian tidak bisa dipertahankan dengan kekerasan. Perdamaian hanya bisa dicapai melalui pemahaman. Karena itu, kita perlu membuka hati, membangun komunikasi, dan mengurangi masalah, bukan menambah masalah,” ujarnya.
Sementara itu, Pastor Yanuarius Puduwiyai Apkulo Dou yang mewakili Uskup Jayapura menekankan bahwa pembangunan di Papua perlu menempatkan manusia sebagai tujuan utama. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui pembangunan jalan, jembatan, gedung, investasi, maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjawab apakah masyarakat Papua merasa aman, martabatnya dihormati, identitas budayanya diakui, dan memiliki masa depan.
“Manusia Papua bukan hambatan bagi pembangunan, melainkan manusia Papua adalah tujuan pembangunan,” tegasnya.
Pastor juga menekankan pentingnya prinsip kemanusiaan dalam setiap kebijakan pembangunan, keamanan, investasi, dan penyelesaian konflik. Menurutnya, tidak boleh ada pembangunan yang mengorbankan manusia, konflik yang menjadikan manusia sebagai korban yang dapat diterima, maupun kebijakan yang menghilangkan martabat manusia.
Dalam pesan penutupnya, Pastor Yanuarius mengajak para pemimpin agama untuk terus membuka ruang dialog dan menyusun agenda bersama dalam membangun Papua sebagai Tanah Damai. Pemimpin agama, menurutnya, memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk hadir di tengah masyarakat serta membangun komunikasi dengan berbagai pihak.
“Jika kita ingin menjaga Papua sebagai Tanah Damai, kita harus menyapa mereka yang sedang terluka, yang menderita, dan yang mengalami persoalan kemanusiaan. Kita memiliki tanggung jawab untuk membangun Papua sebagai Tanah Damai secara bersama-sama,” katanya.
Dialog tersebut juga menjadi ruang refleksi bagi para tokoh lintas agama mengenai peran umat beragama dalam merawat kerukunan dan merespons persoalan kemanusiaan di Papua. Kementerian Agama sendiri menempatkan kerukunan umat beragama sebagai bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Kajian Kementerian Agama tentang kerukunan di Papua juga mencatat bahwa dialog dan interaksi lintas agama menjadi salah satu modal sosial dalam membangun harmoni kehidupan masyarakat Papua. (Rilis)
