JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Buddha, Sarono, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Papua menghadiri Dialog Perdamaian bertema “Menakar Peran dan Respons Umat Beragama terhadap Dinamika Kemanusiaan di Tanah Papua”, yang digelar oleh pengurus pusat Majelis Muslim Papua (MMP) dan Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura, pada Kamis (17/09/26) tersebut menjadi ruang bersama untuk membangun komunikasi dan pertukaran pandangan mengenai persoalan kemanusiaan, kerukunan umat beragama, serta upaya memperkuat perdamaian di Tanah Papua.
Ketua Pusat Majelis Muslim Papua (MMP), Ali Jibril Puarada, dalam sambutannya menekankan pentingnya kerukunan umat beragama dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.
Menurut Ali, perbedaan keyakinan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang harus disikapi dengan saling menghormati dan menghargai.
BACA JUGA
“Beragama adalah hal yang paling pribadi bagi setiap individu. Kita masing-masing memiliki keyakinan dan pandangan yang berbeda, tetapi kita harus memahami bahwa kita adalah saudara di tanah ini yang harus dapat hidup dalam kerukunan dan perdamaian,” ujarnya.
Ali juga mengajak masyarakat untuk membangun semangat saling menolong tanpa memandang agama, ras, maupun latar belakang. Menurutnya, sikap tersebut dapat memperkuat rasa persaudaraan dan ikatan sosial di tengah keberagaman masyarakat Papua.
Sementara itu, Ketua Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar, pada sesi akhir kegiatan menekankan pentingnya membuka ruang dialog yang inklusif dan memperkuat kerja sama lintas elemen masyarakat.
Latifah mengatakan, berbagai persoalan di Papua memiliki kompleksitas yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, aktivis LSM, dan masyarakat sipil perlu membangun komunikasi serta kerja bersama.
“Forum-forum yang heterogen seperti ini sebenarnya jarang. Teman-teman LSM berjalan sendiri, tokoh-tokoh agama berjalan sendiri, pemerintah berjalan sendiri. Padahal, apa yang dikerjakan LSM dan tokoh agama merupakan bagian dari tanggung jawab bersama,” katanya.
Latifah juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, setiap elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memperjuangkan nilai kemanusiaan dalam kehidupan bersama.
“Di mana ada nilai kemanusiaan, di situ ada kebenaran yang harus diperjuangkan. Kita semua harus memiliki tanggung jawab kemanusiaan yang sama,” ujarnya.
Latifah berharap dialog yang telah dilaksanakan tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi dapat dilanjutkan melalui langkah-langkah konkret dan kolaborasi antarpihak.
“Kita tidak mau menjadi intelektual exercise yang hanya melakukan diskusi, tetapi tidak membuat sesuatu yang konkret. Persoalan ini memang tidak mudah, tetapi ketika kita membuat sesuatu bersama-sama, insyaallah ada jalan keluar, walaupun sedikit demi sedikit,” katanya.
Mewakili Kakanwil Kemenag Papua, Sarono, dalam wawancaranya menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Dialog Perdamaian yang digagas MMP. Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan salah satu program prioritas Kementerian Agama, yakni peningkatan kerukunan umat beragama.
“Program sebaik apa pun harus berlandaskan pada kepentingan kemanusiaan. Karena itu, peningkatan kerukunan umat beragama menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama,” ujarnya.
Sarono menambahkan, penguatan kerukunan juga dilakukan melalui implementasi moderasi beragama yang mencakup empat indikator, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta penerimaan terhadap tradisi dan budaya lokal.
Menurut Sarono, dialog dan musyawarah seperti yang dilakukan MMP merupakan langkah yang arif untuk mempertemukan berbagai pandangan dan gagasan dari tokoh agama, pemerintah, lembaga, serta elemen masyarakat lainnya.
“Kami menyambut baik kegiatan ini. Melalui dialog, berbagai gagasan dapat dipertemukan sehingga diharapkan dapat melahirkan solusi bersama terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat di Papua,” katanya.
Kehadiran Kanwil Kemenag Provinsi Papua dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerukunan umat beragama, memperluas ruang dialog lintas elemen, serta mendorong terciptanya kehidupan masyarakat Papua yang harmonis dan damai. (Rilis)
