JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua menggelar konferensi pers terkait kinerja APBN KiTa Provinsi Papua hingga realisasi Mei 2026 serta berbagai isu fiskal terkini di wilayah Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Cenderawasih Lantai 8 Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Jumat (26/6/2026).
Konferensi pers dihadiri Kepala Bidang PPA II, Sigit Purnomo, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua, Papua Barat, dan Maluku, Sekti Widihartanto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua, Izharul Haq, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Papua, Papua Barat, dan Maluku, Tunggul Yunianto, serta Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura, Eston Erlangga, serta seluruh jajaran di Kementerian Keuangan Provinsi Papua.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq, menyampaikan bahwa kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Papua yang meliputi Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan menunjukkan tren positif hingga akhir Mei 2026.
Pendapatan negara di wilayah Papua tercatat mencapai Rp2.394,69 miliar atau 35,33 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp6,7 triliun. Angka tersebut tumbuh 38,10 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
BACA JUGA
“Target pendapatan negara tahun ini terdiri atas target Pajak Dalam Negeri sebesar Rp5,73 triliun, Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp234,54 miliar, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp808,25 miliar,” jelasnya.
Dari total realisasi tersebut, penerimaan Pajak Dalam Negeri menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp1.280,85 miliar. Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
Menurut Izharul, peningkatan penerimaan perpajakan tersebut tidak terlepas dari membaiknya kepatuhan wajib pajak serta penguatan pengawasan melalui implementasi sistem Coretax.
Sementara itu, Pajak Perdagangan Internasional terealisasi sebesar Rp94,66 miliar, yang
Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 31 Mei 2026 juga menunjukkan capaian yang sangat baik. PNBP telah mencapai Rp1.019,17 miliar atau 126,10 persen dari target.
Capaian tersebut ditopang oleh realisasi PNBP lainnya sebesar Rp860,86 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp158,32 miliar.
“Dari total PNBP tersebut, penerimaan dari sektor Kekayaan Negara dan Lelang mencapai Rp8,45 miliar, yang berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan piutang negara, dan layanan Lelang,” tambahnya.
Dari sisi belanja, pemerintah mengalokasikan pagu Belanja Negara di wilayah Papua sebesar Rp56,56 triliun, yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp20,25 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp36,30 triliun.
Hingga akhir Mei 2026, realisasi Belanja Negara telah mencapai Rp19,22 triliun atau 33,98 persen dari pagu, meningkat 17,31 persen (yoy) dibandingkan Mei 2025.
“Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan di Papua melalui percepatan pelaksanaan belanja negara sejak awal tahun anggaran,” ujarnya.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp5,06 triliun, tumbuh 24,98 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Papua mencapai Rp14,16 triliun, atau meningkat 10,28 persen (yoy).
“Kinerja APBN hingga Mei 2026 menunjukkan bahwa pendapatan negara yang terus tumbuh dan akselerasi belanja pemerintah masih menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan menjaga aktivitas ekonomi di Tanah Papua,” tutup Izharul
Pemerintah berharap tren positif tersebut dapat terus berlanjut sehingga mampu mendukung pemerataan pembangunan, memperkuat perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. (Redaksi)
