JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Bank Indonesia mencatat perkembangan harga di wilayah Papua pada Januari 2026 menunjukkan dinamika yang beragam. Berdasarkan rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS), seluruh provinsi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua secara bulanan mengalami deflasi, kecuali Provinsi Papua Selatan yang mencatat inflasi sebesar 1,06 persen (month to month/mtm).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh menipisnya stok pangan lokal pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta ketidakpastian cuaca yang berdampak pada pasokan.
“Tekanan harga terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring meningkatnya permintaan pada momen tahun baru di tengah terbatasnya pasokan pangan lokal,” kata Warsono, Rabu (4/2/2026).
Secara tahunan, inflasi Januari 2026 di wilayah Papua tercatat mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh low-base effect, menyusul adanya diskon tarif listrik pada Januari 2025. Selain itu, ketidakpastian global turut mendorong kenaikan harga emas perhiasan di sejumlah daerah.
BACA JUGA
Inflasi Provinsi Papua
Untuk Provinsi Papua, inflasi bulanan tercatat mengalami deflasi sebesar -0,36 persen (mtm), dengan inflasi tahun berjalan -0,36 persen (ytd) dan inflasi tahunan 3,55 persen (year on year/yoy).
Deflasi tersebut terutama dipicu oleh penurunan tarif angkutan udara dengan andil sebesar -0,40 persen. Selain itu, penurunan harga juga terjadi pada komoditas buah pinang, tomat, sirih, dan cabai rawit.
Sementara itu, tekanan inflasi di Provinsi Papua bersumber dari kenaikan harga kangkung, emas perhiasan, ikan tuna, ikan kawalina, serta sigaret putih mesin.
Inflasi Provinsi Papua Selatan
Berbeda dengan wilayah lainnya, Provinsi Papua Selatan mencatat inflasi bulanan sebesar 1,06 persen (mtm), dengan inflasi tahun berjalan 1,06 persen (ytd) dan inflasi tahunan 4,83 persen (yoy).
Inflasi di Papua Selatan didorong oleh kenaikan harga ikan mujair, yang memberikan andil terbesar sebesar 0,55 persen, disusul emas perhiasan, kangkung, daging ayam ras, dan bawang merah. Adapun deflasi ditopang oleh penurunan tarif angkutan udara, serta harga sawi hijau, bensin, buncis, dan wortel.
Inflasi Provinsi Papua Tengah
Di Provinsi Papua Tengah, inflasi bulanan tercatat deflasi sebesar -0,29 persen (mtm), dengan inflasi tahun berjalan -0,29 persen (ytd) dan inflasi tahunan 4,85 persen (yoy).
Penurunan harga terutama berasal dari komoditas cabai rawit dengan andil -0,57 persen, diikuti cabai merah, angkutan udara, tempe, dan daging babi. Sementara itu, tekanan inflasi muncul dari kenaikan harga emas perhiasan, bawang merah, tomat, terong, dan bahan bakar rumah tangga.
Inflasi Provinsi Papua Pegunungan
Sementara itu, Provinsi Papua Pegunungan mencatat deflasi bulanan sebesar -0,05 persen (mtm), dengan inflasi tahun berjalan -0,05 persen (ytd) dan inflasi tahunan 2,93 persen (yoy).
Deflasi didorong oleh penurunan harga cabai rawit, diikuti talas/keladi, tomat, daging babi, dan bawang merah. Di sisi lain, inflasi terjadi pada komoditas ketela rambat, sawi hijau, telur ayam ras, sawi putih, serta daging ayam ras.
Warsono menegaskan, pengendalian inflasi terus dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan di seluruh provinsi Papua dan daerah otonomi baru (DOB), dengan mengacu pada empat pilar utama pengendalian inflasi (4K).
Pada aspek keterjangkauan harga, BI bersama pemerintah daerah menyusun kalender tanam dan panen sebagai rekomendasi komoditas dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Dari sisi ketersediaan pasokan, telah dilakukan survei dan pemetaan kelompok tani potensial guna memastikan kecukupan pasokan pangan.
Untuk mendukung kelancaran distribusi, BI menyalurkan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani di Kabupaten Jayawijaya, guna menunjang distribusi hasil pangan dan partisipasi dalam GPM. Sementara pada aspek komunikasi efektif, BI bersama pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjelang Ramadan dan HBKN Idulfitri 2026.
“Kami juga terus melakukan edukasi publik melalui media sosial untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sinergi pengendalian inflasi dan peran hilirisasi pangan dalam menjaga stabilitas harga,” pungkas Warsono. (Redaksi)
