JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Kalau berbicara tentang Kampung Tahima Soroma, banyak orang langsung teringat pada keindahan alamnya. Kampung ini memiliki pantai yang indah, hasil laut yang melimpah, budaya yang masih terjaga, dan masyarakat yang hidup dengan semangat kebersamaan. Dengan potensi sebesar itu, seharusnya Tahima Soroma memiliki peluang besar untuk berkembang melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).
BUMKam dibentuk agar potensi kampung bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Tujuannya sederhana, yaitu membuka lapangan pekerjaan, menambah pendapatan kampung, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Sayangnya, harapan tersebut sampai hari ini belum benar-benar terwujud.
Padahal, setelah terbentuk kepengurusan yang baru, BUMKam sebenarnya sempat mulai berjalan. Ada semangat baru untuk menghidupkan kembali kegiatan usaha kampung. Namun, semangat itu tidak bertahan lama. Aktivitas BUMKam kembali berhenti karena sebagian besar pengurus memiliki pekerjaan tetap di Kota Jayapura. Kesibukan mereka membuat waktu untuk mengurus BUMKam menjadi sangat terbatas. Akibatnya, yang masih aktif menjalankan tugas hanya Ketua dan Sekretaris.
Kondisi ini tentu tidak mudah. Mengelola sebuah badan usaha kampung bukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh dua orang saja. Banyak hal yang harus dikerjakan bersama, mulai dari menyusun program kerja, melakukan rapat, mengembangkan usaha, hingga berkoordinasi dengan pemerintah kampung dan masyarakat. Ketika sebagian besar pengurus tidak bisa terlibat secara aktif, roda organisasi pun akhirnya berjalan di tempat.
Selain persoalan kepengurusan, masih ada satu masalah yang cukup penting, yaitu belum adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Bagi sebagian orang, LPJ mungkin hanya dianggap sebagai dokumen administrasi. Padahal, fungsinya jauh lebih besar dari itu. LPJ menjadi dasar untuk mengetahui kondisi keuangan, aset, maupun kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh BUMKam.
Tanpa adanya LPJ, pengelolaan organisasi menjadi kurang jelas. Perencanaan usaha berikutnya juga menjadi sulit dilakukan karena tidak ada gambaran yang lengkap mengenai kondisi BUMKam. Akibatnya, proses pengembangan usaha menjadi lambat dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMKam pun dapat ikut menurun.
Yang paling disayangkan adalah semua persoalan ini terjadi ketika Tahima Soroma memiliki begitu banyak potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Hasil perikanan, wisata bahari, hingga usaha kecil masyarakat sebenarnya dapat menjadi sumber pendapatan jika dikelola dengan baik. Bahkan, potensi tersebut bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kampung dan mengurangi ketergantungan terhadap pekerjaan di luar daerah.
Karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukan hanya membentuk kepengurusan, tetapi memastikan bahwa orang-orang yang dipercaya memang memiliki waktu, komitmen, dan kesiapan untuk mengelola BUMKam secara berkelanjutan. Sebuah organisasi tidak akan berkembang apabila hanya bergantung pada satu atau dua orang. Kerja sama seluruh pengurus menjadi kunci agar setiap program dapat berjalan dengan baik.
Di sisi lain, penyelesaian LPJ juga perlu menjadi perhatian bersama. Dokumen ini penting agar pengelolaan BUMKam memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan administrasi yang tertata, masyarakat akan lebih percaya, pemerintah kampung lebih mudah memberikan dukungan, dan berbagai program usaha dapat dijalankan dengan lebih terarah.
Pada akhirnya, persoalan yang dihadapi BUMKam Tahima Soroma bukan karena kampung ini kekurangan potensi. Justru sebaliknya, potensi yang dimiliki sangat besar. Yang masih perlu dibenahi adalah tata kelola organisasi, komitmen pengurus, dan administrasi yang tertib.
Sudah saatnya BUMKam kembali menjadi wadah yang benar-benar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Jika pengurus dapat bekerja secara aktif, administrasi diselesaikan dengan baik, dan potensi kampung dikelola secara serius, bukan tidak mungkin BUMKam Tahima Soroma akan tumbuh menjadi motor penggerak ekonomi kampung. Keindahan Tahima Soroma tidak hanya akan dikenal karena alamnya, tetapi juga karena masyarakatnya mampu mengelola potensi tersebut menjadi sumber kesejahteraan bersama. (Cornelia)























































































