JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com — Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2025, Kepolisian Daerah (Polda) Papua bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua sepakat memperkuat sinergi demi menciptakan proses demokrasi yang aman, damai, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Audiensi strategis antara kedua lembaga tersebut berlangsung di Aula Cenderawasih Mapolda Papua, Kota Jayapura, Jumat (01/8/2025). Kapolda Papua, Irjen Pol. Patridge R. Renwarin, diwakili oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani, dalam menerima kunjungan Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits B. Ramandey, beserta jajaran.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda Papua, antara lain Karo Ops, Dir Reskrimum, Dir Samapta, Dir Intelkam, Dir Polairud, Dir Binmas, dan Dir Reserse Siber.
Dalam sambutannya, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani menekankan pentingnya pendekatan yang tegas namun tetap humanis dalam menjaga keamanan PSU.
“Papua memiliki dinamika yang unik. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya tegas dalam penegakan hukum, tapi juga humanis dan partisipatif,” ujar Wakapolda.
Ia juga menegaskan bahwa kerja sama dengan Komnas HAM merupakan langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan PSU berjalan sesuai prinsip demokrasi dan menghormati hak-hak warga negara.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits B. Ramandey, menyambut baik sinergi ini dan menyatakan kesiapannya untuk mengawal seluruh tahapan PSU. Ia menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak pilih warga, terutama kelompok marjinal dan rentan.
“Kami ingatkan agar seluruh pemangku kepentingan menjaga agar tidak terjadi konflik berbasis politik identitas. Beberapa wilayah memiliki potensi kerawanan yang harus kita antisipasi bersama,” ungkap Frits.
Komnas HAM juga mengingatkan pentingnya pengawasan atas pelaksanaan pemilu di daerah-daerah terpencil yang selama ini kerap menghadapi tantangan logistik dan keterbatasan akses informasi.
Dalam paparannya, Wakapolda menjelaskan bahwa Polda Papua mengerahkan lebih dari 3.000 personel Polri, ditambah 720 personel TNI, serta hampir 5.000 anggota Linmas untuk mengamankan pelaksanaan PSU yang tersebar di 2.023 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Operasi pengamanan bertajuk Mantap Praja Cartenz II-2024 telah digelar sejak 9 Maret dan akan berlangsung hingga 22 Agustus 2025.
“Kekuatan pengamanan kita sudah disiapkan dan tersebar sesuai tingkat kerawanan. Kami juga lakukan koordinasi rutin dengan seluruh stakeholder di daerah,” ungkap Karo Ops Polda Papua, Kombes Pol. Selamet Topan.
Ia menambahkan bahwa seluruh logistik pemilu berada dalam pengawasan ketat aparat keamanan, dari gudang hingga titik distribusi akhir, termasuk di daerah-daerah terpencil.
Sementara itu, Dir Reskrimum Polda Papua, Kombes Pol. Achmad Fauzi, menegaskan bahwa hak konstitusional warga binaan atau tahanan tetap menjadi perhatian serius Polda Papua. Namun, pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) PSU yang telah ditetapkan oleh KPU.
“Kami pastikan tidak ada hak pilih yang diabaikan selama sesuai dengan regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Audiensi diakhiri dengan komitmen bersama antara Polda Papua dan Komnas HAM RI Perwakilan Papua untuk terus menjaga komunikasi, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh proses PSU berjalan transparan, aman, inklusif, dan demokratis.
“Kami ingin pelaksanaan PSU ini menjadi contoh baik bagi Papua, bahwa demokrasi bisa berjalan damai, tanpa kekerasan, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tegas Brigjen Faizal.
(Redaksi – Harian Terbaru Papua)
