JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Kelompok Perempuan peduli kursi pengangkatan DPR Papua, Daerah Pengangkatan 8 Kabupaten dan 1 Kota menemukan berbagai kejanggalan, dan kecurangan dalam proses seleksi DPR Pengangkatan yang berpotensi terhadap proses hukum.
Menurut perwakilan Kelompok Perempuan peduli Kursi Pengangkatan, Sara Yambeyapdi mengatakan bahwa Pansel tidak konsisten dalam melakukan tahapan dan jadwal seleksi yang di buktikan dengan jadwal yang selalu mengalami perubahan dalam setiap tahapan
“Pansel mengumumkan hasil namum tidak disertai dengan hasil rangking peserta yang lulus dalam surat keputusan Pansel,” ujar Sara kepada wartawan di ruko Dok II Jayapura, Rabu (15/1/2025).
Sara menegaskan, perwakilan 30% perempuan yang dinyatakan lulus dalam keputusan pansel merupakan perempuan yang dinilai belum memiliki pengalaman kerja dan track record dalam memperjuangkan hak hak perempuan. “Hal ini sangat diskriminatif dalam penilaian dan berpotensi terhadap kecurangan,” tegasnya.
Bahkan lanjutnya, masih banyak temuan lain yang di identifikasi oleh para peserta yang sarat kepentingan, pelanggaran dan berpotensi cacat secara hukum yang tentu saja menunjukan rendahnya Kualitas dan Integritas Pansel dalam melakukan tahapan demokrasi.
Oleh karena itu, sambung Sara, Perwakilan Kelompok Perempuan peduli kursi pengangkatan mengeluarkan beberapa tuntutan diantaranya, pertama., Meminta Publik agar mempertimbangan keputusan Pansel yang sarat akan kepentingan., kedua, Meminta Mendagri dan PJ Gubernur tidak melakukan pelantikan hingga penyelesaian perkara.
Ketiga, mendesak MRP dan DPR mengawasi pelanggaran yang di lakukan oleh Pansel dan membatalkan SK pengumuman hasil seleksi Pansel. Ke empat, meminta lembaga pelayanan publik memberi perhatian terhadap indikasi Mall administrasi dan ketidak terbukaan informasi dan ke lima, meminta Aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan suap dan keterangan palsu. (Mia)
