JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Ketua KPU Papua menanggapi anggaran pemungutan suara ulang (PSU) yang melejit dibanding sebelumnya.
Anggaran yang diajukan KPU Papua untuk menggelar PSU yakni Rp168 miliar, lebih besar dari sebelumnya yang telah mendapat alokasi Rp155 miliar untuk Pilkada 2024.
Besarnya anggaran ini menjadi persoalan sebagian pihak karena pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran.
Ketua KPU Papua, Steve Dumbon menegaskan anggaran yang diajukan masih dilakukan revisi bagian mana yang harus dikurangi lagi.
“Anggaran yang diajukan itu bukan angka mti, kami masih lakukan revisi melalui tim anggaran KPU dan Pemprov Papua. Sejauh ini masih terus berkoordinasi untuk mengecek dalam rangka efisiensi, bagian mana yang harus kita kurangi,” jelasnya pada Selasa (4/3/2025).
Adapun alasan besarnya anggaran untuk PSU, Steve Dumbon menjelaskan karena seluruh pembiayaan dibebankan kepada pihaknya. Berbeda ketika Pilkada 2024, ada sharing anggaran dengan KPU kabupaten dan kota.
“Ada beberapa item yang kami sharing anggaran dengan KPU kabupaten dan kota, seperti proses rekruitmen sampai operasional badan ad hoc meliputi PPD, PPS, KPPS, itu jadi tanggung jawab KPU kabupaten dan kota,” ungkapnya.
“Total anggaran untuk membiayai badan ad hoc saja itu Rp86 miliar. Kemudian distribusi logistik Rp25 miliar yang dibiayai APBD kabupaten dan kota,” tambahnya.
Karena PSU untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua, kata Steve Dumbon, maka semua pembiayaan dibebankan kepada KPU Papua.
“Jadi kenapa anggaran besar karena itu tadinya sharing anggaran, kini jadi beban provinsi,” jelasnya. (Redaksi)
