JAYAWIJAYA, HarianTerbaruPapua.com — Wakil Bupati Mamberamo Tengah, Itaman Thago, menghadiri langsung Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Senin (04/8/2025).
Kehadiran Wabup Itaman Thago didampingi oleh Sekda Mamberamo Tengah Fedy Jitmau, Ketua DPRK Piter Togodly, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah tersebut dalam mendukung langkah-langkah strategis KPK untuk memperkuat integritas dan transparansi tata kelola pemerintahan, khususnya di wilayah Papua Pegunungan.
Dalam forum yang dibuka oleh Gubernur Papua Pegunungan tersebut, Itaman Thago menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK semata, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah daerah.
“Kami di Mamberamo Tengah mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan tata kelola, peningkatan pengawasan internal, serta keterbukaan informasi publik,” tegas Itaman Thago kepada awak iNews Jayapura usai kegiatan.
Rakor ini merupakan agenda nasional KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V yang mempertemukan para kepala daerah, pimpinan DPRD, Sekda, Inspektur, dan Forkopimda se-Papua Pegunungan dalam satu forum bersama untuk membahas strategi pencegahan korupsi yang terintegrasi.
BACA JUGA
Selain mendengarkan arahan dan paparan langsung dari KPK, para peserta juga mengikuti diskusi bersama terkait tantangan serta solusi konkret dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani.
KPK menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga antirasuah dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
Langkah proaktif yang ditunjukkan Wakil Bupati Mamberamo Tengah ini menjadi sinyal kuat bahwa Kabupaten Mamberamo Tengah berkomitmen untuk berada di garis depan dalam gerakan pencegahan korupsi di Tanah Papua.
(Redaksi – Harian Terbaru Papua)
