JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Papua yang meliputi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan terus menunjukkan perkembangan hingga akhir Juli 2026.
Pendapatan negara tercatat mencapai Rp3,43 triliun atau 50,56 persen dari target sepanjang 2026 sebesar Rp6,7 triliun. Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp29,14 triliun atau 46,74 persen dari pagu yang dialokasikan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Papua, Izharul Haq, mengatakan capaian tersebut menunjukkan pendapatan negara tetap terjaga sekaligus terjadi akselerasi belanja untuk mendukung pembangunan daerah.
“Capaian Pendapatan Negara dan akselerasi Belanja Negara hingga akhir Juli 2026 menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menjaga momentum pembangunan di wilayah Papua,” ujar Izharul, Senin (31/8/202
BACA JUGA
Pendapatan Pajak Jadi Penopang Utama
Pada tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara di wilayah Papua sebesar Rp6,7 triliun.
Target tersebut terdiri atas Pajak Dalam Negeri Rp5,73 triliun, Pajak Perdagangan Internasional Rp234,54 miliar, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp822,78 miliar.
Hingga 31 Juli 2026, penerimaan Pajak Dalam Negeri menjadi kontributor terbesar dengan realisasi mencapai Rp2,12 triliun.
Peningkatan tersebut terutama didorong pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Menurut Izharul, pertumbuhan penerimaan perpajakan turut dipengaruhi oleh peningkatan kepatuhan dan pengawasan perpajakan melalui implementasi Coretax, serta pengelolaan restitusi.
Sementara itu, penerimaan dari Pajak Perdagangan Internasional tercatat sebesar Rp136,47 miliar, yang sebagian besar berasal dari Bea Masuk atas impor barang dan jasa.
PNBP Lampaui Target 142,82 Persen
Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan capaian signifikan. Hingga 31 Juli 2026, PNBP telah mencapai Rp1,19 triliun atau 142,82 persen dari target. Realisasi tersebut ditopang PNBP lainnya sebesar Rp963,34 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp211,45 miliar.
Selain itu, PNBP dari sektor Kekayaan Negara dan Lelang tercatat Rp12,98 miliar, sedangkan penerimaan dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) mencapai Rp5,29 miliar. Capaian PNBP yang telah melampaui target tahunan tersebut menjadi salah satu penopang kinerja pendapatan negara di wilayah Papua hingga pertengahan tahun anggaran.
Belanja Negara Capai Rp29,14 Triliun
Dari sisi belanja, pemerintah mengalokasikan pagu Belanja Negara di wilayah Papua sebesar Rp58,99 triliun pada 2026.
Anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai Belanja Pemerintah Pusat serta Transfer ke Daerah (TKD).
Hingga akhir Juli 2026, realisasi Belanja Negara mencapai Rp29,14 triliun atau 46,74 persen dari pagu. Capaian tersebut tumbuh 3,52 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp9,27 triliun, meningkat signifikan sebesar 57,52 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, pemerintah pusat telah menyalurkan Transfer ke Daerah sebesar Rp19,87 triliun kepada pemerintah daerah di wilayah Papua.
Penyaluran tersebut antara lain terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) Rp919,07 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp13,11 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp1,86 triliun, Dana Otonomi Khusus Rp2,96 triliun, dan Dana Desa Rp1 triliun.
Untuk DAK, realisasi mencakup DAK Fisik sebesar Rp93,30 miliar dan DAK Nonfisik sebesar Rp177 triliun.
APBN Didorong Beri Dampak Nyata
Izharul menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan anggaran semakin efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, APBN tidak boleh hanya dilihat dari besaran angka realisasi, tetapi harus mampu memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga, agar pelaksanaan anggaran semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua,” katanya.
Izharul menambahkan, APBN harus mampu menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan di Tanah Papua.
“APBN harus hadir tidak hanya sebagai angka dalam laporan keuangan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua,” pungkasnya. (Redaksi)
