SENTANI, HarianTerbaruPapua.com – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, masyarakat diajak tidak hanya merayakan kemerdekaan dengan berbagai seremoni, tetapi juga merefleksikan makna kemerdekaan yang sesungguhnya.
Ajakan tersebut disampaikan Ramses Wally, tokoh adat sekaligus Yo Ondofolo Kampung Babrongko, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dalam rekaman audio pada Sabtu (8/8/2026).
Menurut Ramses, kemerdekaan harus diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan kesejahteraan, memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, pendidikan yang berkualitas, perekonomian yang baik, serta kehidupan yang aman dan bermartabat.
Ia menilai, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, masih terdapat berbagai persoalan yang harus menjadi bahan evaluasi pemerintah, termasuk persoalan yang terjadi di daerah.
BACA JUGA
Salah satunya adalah kasus dugaan keracunan massal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
“Kita lihat juga akhir-akhir ini terjadi MBG di Kabupaten Jayapura, Distrik Depapre. Itu sudah 480 orang atau hampir 500 orang sudah kena keracunan MBG ini,” ujar Ramses.
Ia mengatakan, kasus tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai pelaksanaan program pemerintah yang seharusnya memberikan manfaat bagi rakyat.
“Masyarakat akan bertanya, MBG ini adalah makanan bergizi gratis? Akhirnya, masyarakat menilai bahwa MBG adalah makanan beracun gratis,” katanya.
Ramses menegaskan, program pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
Menurutnya, tujuan utama kemerdekaan adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera.
“Bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera, bagaimana masyarakat itu ekonominya baik, bagaimana masyarakat itu kesehatannya baik, bagaimana masyarakat itu pendidikannya baik, bagaimana masyarakat itu kehidupannya layak,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kampung dan pelosok. Menurutnya, kemerdekaan harus dirasakan seluruh masyarakat, termasuk melalui ketersediaan infrastruktur dasar seperti jaringan internet, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga akses ekonomi.
“Suasana kota harus bisa dirasakan juga oleh masyarakat yang berada di kampung-kampung,” ujarnya.
Ramses juga secara khusus menyoroti kondisi masyarakat Papua. Ia menilai nilai-nilai kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di Tanah Papua.
“Fakta membuktikan kalau di Papua nilai-nilai itu tidak terwujud sampai hari ini. Banyak gejolak, banyak hak-hak masyarakat adat dirampas, banyak tanah-tanah mereka dirampas,” jelasnya.
Ia mengatakan, persoalan hak ulayat dan kepemilikan tanah adat masih menjadi persoalan yang harus mendapatkan perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, masyarakat adat tidak boleh diposisikan seolah-olah tidak memiliki hak atas tanah yang telah diwariskan secara turun-temurun.
“Ini semuanya menandakan bahwa nilai-nilai kemerdekaan itu, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini tidak pernah menikmati di dalam renungan hati yang paling dalam,” ujarnya.
Karena itu, Ramses meminta pemerintah pusat mengevaluasi seluruh program pembangunan yang diturunkan ke daerah. Evaluasi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menghadirkan kemerdekaan yang hakiki.
“Mari kita mereview kembali. Mari kita mengevaluasi kembali bahwa semua program-program yang kami turunkan ke daerah itu betul-betul untuk dapat menciptakan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki,” ucapnya.
Ramses menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya program yang dijalankan pemerintah, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Ia meminta pemerintah mendengar langsung suara rakyat dari Sabang hingga Merauke untuk mengetahui apakah kemerdekaan benar-benar telah dirasakan secara adil.
“Kalau hal ini tidak terwujud, tanyakan kepada masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apakah mereka sudah menikmati kemerdekaan hakiki yang sesungguhnya,” katanya.
Menurut Ramses, jika sebagian besar masyarakat masih merasa belum menikmati kesejahteraan, pelayanan dasar, keadilan, dan kehidupan yang layak, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi mendasar terhadap arah pembangunan bangsa.
“Kalau rakyat Indonesia katakan kami tidak pernah merasakan kemerdekaan itu, maka kesimpulannya bahwa kita gagal membangun masyarakat Indonesia selama 81 tahun ini,” pungkasnya. (Cornelia)
