SENTANI, HarianTerbaruPapua.com – Anggota DPRK Jayapura Komisi B dari Fraksi Bersatu Membangun, Natalia Desi Sulle, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
Saat meninjau langsung kondisi para korban di RSUD Yowari, Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Kamis (6/8/2026), Natalia menegaskan bahwa insiden tersebut tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa.
Menurutnya, pengelola dapur MBG harus bertanggung jawab penuh karena diduga lalai dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan yang disajikan.
“Anak-anak seharusnya belajar di sekolah, tetapi sudah tiga hari harus dirawat di rumah sakit karena diduga keracunan makanan bergizi gratis. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
BACA JUGA
Natalia menilai pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Depapre diduga tidak menjalankan standar pengelolaan makanan secara maksimal. Ia menekankan bahwa setiap makanan yang akan didistribusikan kepada siswa wajib diperiksa terlebih dahulu oleh tenaga ahli gizi untuk memastikan kelayakannya.
“Jangan hanya memasak lalu langsung membagikan makanan tanpa pemeriksaan. Ahli gizi harus memastikan makanan benar-benar layak dikonsumsi sebelum disalurkan kepada anak-anak,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pernah ditemukan makanan berulat hingga buah yang sudah busuk di beberapa dapur MBG di Kabupaten Jayapura. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan adanya dugaan pengelola lebih mengutamakan menghindari kerugian daripada keselamatan penerima manfaat.
“Kalau memang pernah ditemukan makanan berulat dan buah busuk tetapi tetap disajikan, itu tidak bisa ditoleransi. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Natalia menegaskan, kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG di Kabupaten Jayapura. Ia meminta pemerintah dan pihak terkait memberikan sanksi tegas kepada pengelola yang terbukti melanggar standar keamanan pangan.
“Pemilik dapur MBG harus bertanggung jawab. Kalau terbukti lalai hingga menyebabkan ratusan anak menjadi korban, izinnya harus dicabut. Tidak boleh ada toleransi terhadap dapur yang membahayakan kesehatan anak-anak,” ujarnya.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang mampu mengelola dapur dengan baik apabila diberikan pembinaan sesuai standar yang telah ditetapkan. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak mempertahankan pengelola yang tidak mampu memenuhi standar kebersihan dan gizi.
Sebagai fungsi pengawasan, DPRK Jayapura juga akan melakukan peninjauan langsung ke seluruh dapur MBG di Kabupaten Jayapura guna memastikan setiap dapur memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas gizi.
“Kami akan turun langsung mengecek seluruh dapur MBG. Dari peristiwa ini, kami ingin memastikan dapur yang benar-benar layak tetap beroperasi, sedangkan yang lalai harus ditindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkas Natalia.(Cornelia)
