PUNCAK, HarianTerbaruPapua.com — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Puncak resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Krisis Kemanusiaan melalui rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRK Puncak, Ilaga, Jumat (20/6/2025). Pembentukan pansus ini merupakan respons terhadap konflik vertikal berkepanjangan yang telah menyebabkan ribuan warga mengungsi dan terganggunya aktivitas sosial serta pembangunan di wilayah tersebut.
Ketua DPRK Puncak, Thomas Tabuni, menjelaskan bahwa pansus dibentuk sebagai langkah konkret untuk mencari solusi atas krisis yang telah menghambat proses pendidikan, pembangunan, dan keamanan masyarakat.
“DPRK sebagai representasi rakyat merasa bertanggung jawab untuk bertindak. Konflik berkepanjangan ini telah memaksa masyarakat meninggalkan kampung halaman, anak-anak tidak bisa bersekolah, dan pembangunan terhambat. Karena itu, kami membentuk pansus untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian,” ujarnya.
Thomas menegaskan bahwa anggota pansus akan segera turun ke lapangan untuk melakukan dialog langsung dengan masyarakat di sejumlah distrik terdampak seperti Pogoma, Sinak Barat, Bina, dan Gome Utara. Hasil kunjungan ini akan disampaikan dalam rapat paripurna untuk selanjutnya ditindaklanjuti bersama pihak-pihak terkait.
“Kami ingin menciptakan keamanan dan ketenangan di daerah ini, demi masa depan generasi muda kita,” tambahnya.
Ketua Pansus, Jacson Hagabal, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menyusun jadwal kerja dan membagi tim untuk melakukan investigasi lapangan pada pekan depan. Data yang dikumpulkan akan diverifikasi dan disinkronkan dengan data dari LSM, tokoh masyarakat, dan lembaga bantuan hukum (LBH), agar solusi yang disusun berdasarkan fakta yang valid.
“Kami pastikan pekan depan tim pansus sudah bergerak. Kami memohon doa dan dukungan masyarakat agar tugas ini berjalan lancar demi masa depan Puncak yang damai,” katanya.
Wakil Ketua Pansus, Perius Denilson Wonda, menambahkan bahwa pansus ini tidak hanya bekerja untuk Kabupaten Puncak, tetapi juga akan berkolaborasi dengan pansus serupa di kabupaten lain yang terdampak konflik kemanusiaan seperti Intan Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo.
“Hasil investigasi nantinya akan kami bawa ke Komisi I DPR RI dan pihak berwenang lainnya agar penanganan krisis ini mendapatkan perhatian serius di tingkat pusat,” ujar Perius.
Adapun susunan lengkap anggota Pansus Penanganan Krisis Kemanusiaan DPRK Puncak adalah:
- Ketua: Jacson Hagabal
- Wakil Ketua: Perius Denilson Wonda
- Sekretaris: Jefri Tenaseb
- Anggota: Thomas Tabuni, Negro Wanimbo, Etab Tabuni, Talius Tabuni, Manir Murib, Naomi Wafom, Yamok Dobenggen, Edi Yolemal, Yunius Waker, Yorinus Wakerkwa, Yos Murib, Soni Wandikbo, Mindena Murib, dan Namun Wonda.
Pembentukan pansus ini diharapkan menjadi langkah awal dalam merintis jalan menuju perdamaian dan pemulihan kehidupan masyarakat di Kabupaten Puncak dan sekitarnya. (Redaksi)
