JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menggelar konferensi pers terkait perkembangan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Papua yang meliputi Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan hingga 30 November 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Cenderawasih, Lantai 8 Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura, Rabu (31/12/2025).
Konferensi pers tersebut menjadi sarana komunikasi resmi Kementerian Keuangan kepada publik untuk menyampaikan kinerja sekaligus arah strategis pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 di Tanah Papua.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua, Papua Barat, dan Maluku sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua, Dudi Efendi Karnawidjaya, menegaskan bahwa Kanwil DJPb Provinsi Papua memiliki peran strategis sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Papua.
Menurutnya, peran tersebut diwujudkan melalui pengelolaan APBN yang kredibel, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat, sejalan dengan Astacita sebagai arah pembangunan nasional.
BACA JUGA
“Kanwil DJPb Provinsi Papua memegang peran penting dalam mengawal tercapainya Astacita melalui pengelolaan APBN yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah,” ujar Dudi Efendi Karnawidjaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Provinsi Papua.
Ia menjelaskan bahwa pada konferensi pers tersebut, pihaknya memaparkan potret kinerja serta rencana strategis APBN Tahun Anggaran 2025. Terdapat tiga tujuan utama penyelenggaraan konferensi pers yang melibatkan insan media.
Tujuan pertama adalah mewujudkan transparansi fiskal. Melalui forum ini, DJPb Papua ingin memastikan informasi terkait APBN 2025, baik target pendapatan maupun alokasi belanja di wilayah Papua, dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang APBN dikelola dan didistribusikan,” kata Dudi.
Tujuan kedua adalah membangun akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan APBN 2025. Melalui peran media, Kementerian Keuangan memaparkan rencana kerja serta progres penyaluran anggaran, sehingga dapat tercipta pengawasan bersama.
Dengan demikian, penggunaan anggaran negara diharapkan tetap tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
Sementara tujuan ketiga adalah meningkatkan edukasi dan literasi keuangan masyarakat. Dudi berharap insan pers dapat membantu menyederhanakan informasi APBN yang bersifat teknis dan kompleks menjadi pesan yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
“APBN adalah instrumen kehadiran negara dalam menyejahterakan masyarakat, mulai dari pembangunan sekolah, jalan, hingga jaminan kesehatan yang dirasakan langsung di sekitar kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Dudi Efendi Karnawidjaya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan konferensi pers tersebut, termasuk jajaran Kementerian Keuangan dan insan pers di Papua.
Ia berharap sinergi dan kerja keras yang terbangun dapat menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam mengawal Astacita, mewujudkan APBN yang kuat, serta semakin berdampak bagi kemajuan Papua.
Konferensi pers APBN Kanwil DJPb Provinsi Papua Tahun 2025 ini turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Papua, para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Papua, serta insan pers dari berbagai media elektronik, siber, dan cetak di Kota Jayapura. (drl)
