JAYAPURA,HarianTerbaruPapua.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menggelar konferensi pers terkait perkembangan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Papua yang mencakup Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan hingga 30 November 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Cenderawasih, Lantai 8 Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura, Rabu (31/12/2025).
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq, mengungkapkan bahwa kinerja pendapatan negara di Papua menunjukkan hasil yang sangat positif. Hingga akhir November 2025, Pendapatan Negara tercatat telah melampaui target dengan capaian 133,75 persen.
“Pendapatan Negara di Papua mencapai Rp10,24 triliun atau 133,75 persen dari target. Capaian ini terutama didorong oleh realisasi Pajak Perdagangan Internasional yang melampaui target APBN,” ujar Izharul Haq.
Ia menjelaskan, realisasi Pajak Dalam Negeri hingga 30 November 2025 mencapai Rp3,56 triliun atau 59,79 persen dari target. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas tercatat sebesar Rp1,27 triliun, sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM mencapai Rp1,23 triliun. Adapun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terealisasi sebesar Rp17,84 miliar. Berdasarkan jenis pajak, PPN Dalam Negeri menjadi kontributor terbesar terhadap penerimaan Pajak Dalam Negeri dengan kontribusi 33,92 persen.
Sementara itu, realisasi penerimaan Pajak Perdagangan Internasional mencapai Rp5,83 triliun atau 558,9 persen dari target APBN 2025 hingga akhir November. Penerimaan Bea Masuk tercatat sebesar Rp192,4 miliar, menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
“Penurunan ini mencerminkan berkurangnya konsumsi produk impor serta meningkatnya pemanfaatan produk lokal oleh masyarakat Papua,” jelasnya.
Di sisi lain, penerimaan Bea Keluar terealisasi sebesar Rp5,64 triliun. Realisasi Bea Keluar terbesar berasal dari Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, yang menjadi kontributor utama dalam penerimaan sektor tersebut.
Selain pajak, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga 30 November 2025, PNBP tercatat mencapai Rp850,13 miliar atau 129,90 persen dari target.
“Capaian ini didorong oleh Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp494,41 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp355,72 miliar,” tambahnya
Untuk PNBP dari Kekayaan Negara dan Lelang, realisasi mencapai Rp26,92 miliar yang bersumber dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), pemindahtanganan BMN, pendapatan BLU lainnya, serta penjualan barang rampasan atau tegahan.
Dari sisi belanja, Izharul Haq menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan efisiensi guna meningkatkan kualitas belanja negara. Hingga 30 November 2025, Belanja Negara di Papua terealisasi sebesar Rp50,86 triliun atau 78,73 persen dari pagu APBN 2025.
“Angka ini menurun 9,49 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ungkap Izharul Haq.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp12,36 triliun atau 64,70 persen dari pagu, turun 9,21 persen (yoy). Penurunan ini sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia, dengan fokus pada pengurangan belanja yang kurang efektif agar kualitas belanja negara semakin optimal dan mendukung program strategis.
Sementara itu, dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah pusat telah menyalurkan dana sebesar Rp38,49 triliun atau 84,62 persen dari pagu kepada pemerintah daerah di seluruh Papua. Secara umum, penyaluran TKD telah melampaui 70 persen pada hampir seluruh jenis transfer, kecuali Dana Desa yang baru terealisasi sebesar 57,20 persen.
“Belanja APBN juga diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah di Papua. Dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan, program Koperasi Desa Merah Putih telah membentuk sebanyak 4.696 unit koperasi yang tersebar di desa dan kampung di seluruh Papua,” pungkasnya.
Di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah telah merealisasikan Program Makan Bergizi Gratis yang menjangkau 262.757 penerima manfaat melalui 108 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh provinsi di Papua. Selain itu, Program Sekolah Rakyat telah terealisasi sebanyak enam unit sekolah yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Pemerintah juga menargetkan pembangunan dua unit Sekolah Unggulan Garuda yang terdiri dari satu sekolah baru dan satu sekolah transformasi,” ujarnya.
Program Revitalisasi Sekolah turut berjalan dengan capaian 257 sekolah, yang terdiri dari 27 PAUD, 103 SD, 83 SMP, dan 44 SMA. Di sektor perumahan, pemerintah melaksanakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui skema KPR FLPP untuk mempermudah kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga November 2025, program ini telah merealisasikan pembangunan 2.921 unit rumah dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp495,76 miliar.
“Melalui capaian tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan APBN di Papua dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Tanah Papua,” tutup Izharul Haq. (drl)
