MIMIKA, HarianTerbaruPapua.com – Akses menuju Kantor Pertamina Integrated Lubricant Supply (ILS) Pelabuhan Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, lumpuh total setelah ratusan anggota Koperasi Tenaga Kerja Buru Muat (TKBM) memblokade jalan, Rabu (10/9/2025).
Aksi yang bermula dengan sekitar 50 buruh itu terus membesar hingga mencapai sekitar 300 orang pada siang hari. Massa menutup jalan menggunakan batang pohon mangrove dan seng bekas, sambil membentangkan spanduk berisi tuntutan. Mereka memprotes sengketa lahan pelabuhan serta pelarangan aktivitas bongkar muat yang dilakukan PT Barthu Langgeng Abadi.
Menurut para buruh, Pemerintah Daerah Mimika dinilai lalai menyelesaikan persoalan sertifikat tanah pelabuhan seluas 50 hektare yang sudah dibeli dengan dana APBD sejak 1999–2000. “Sudah terlalu lama kami menunggu. Pelayanan bongkar muat terhenti, pendapatan buruh hilang, dan distribusi barang terancam,” ujar Ketua Umum TKBM Natalis Mapeko di lokasi.
Pengamanan ketat dilakukan aparat kepolisian yang dipimpin Kabag Ops Polres Mimika, AKP Hendri A. Korwa. Satu pleton Dalmas, personel Polairud, Sat Intelkam, dan Polsek Pelabuhan Pomako disiagakan untuk menghindari bentrokan. Negosiasi sempat dilakukan, tetapi pengurus TKBM menolak membuka blokade sebelum ada kepastian dari Pemda dan DPRD Mimika.
BACA JUGA
Situasi sedikit mereda saat Ketua Komisi IV DPRD Mimika Elinus B. Mom dan anggota DPRD Simson Gwijangge datang menemui massa. Keduanya berjanji mendorong penyelesaian masalah bersama pemerintah daerah. Meski begitu, hingga sore hari belum ada kesepakatan yang dicapai, dan pemalangan jalan tetap berlangsung.
Natalis Mapeko menegaskan bahwa TKBM tidak akan membuka akses sebelum ada jaminan resmi pembebasan lahan dan normalisasi bongkar muat. “Selama belum ada keputusan jelas, kami akan bertahan di sini,” tegasnya. Massa bahkan mendirikan tenda darurat dan memperkuat palang jalan untuk berjaga-jaga.
Blokade ini dikhawatirkan berdampak pada distribusi logistik ke Kabupaten Mimika. Jika kapal kontainer tidak bisa bersandar di Pelabuhan Pomako, harga kebutuhan pokok berpotensi melonjak. Kondisi ini dapat memicu keresahan di tengah masyarakat, terutama karena Pomako merupakan pelabuhan utama pemasok barang dan bahan makanan ke wilayah tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, akses keluar-masuk Pelabuhan Pomako masih tertutup total, dan belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Daerah Mimika terkait tuntutan TKBM. Aparat kepolisian tetap berjaga untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi.
(Redaksi – Harian Terbaru Papua)
