JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Tekanan inflasi di Provinsi Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada triwulan I Tahun 2026 telah mengalami peningkatan di bandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan harga di sejumlah komoditas dipicu berbagai faktor, mulai dari gejolak geopolitik global, meningkatnya permintaan masyrakat pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) hingga kondisi cuaca yang kurang kondusif yang berdampak pada penurunan produksi pangan lokal.
Hal ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua telah mencatat tekanan inflasi tersebut terutama pada kenaikan harga komoditas emas perhiasan dan sejumlah komoditas pangan hortikultura.
Peningkatan harga perhiasan emas dipengaruhi berbagai dinamika harga emas dunia yang terdorong ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Sementera itu, komoditas hortikultura seperti cabe, bawang dan sayuran telah mengalami kenaikan harga akibat berkurangnya pasokan di pasar seiring terganggunya produksi pertanian yang mengakibatkan faktor cuaca.
Kondisi tersebut turut memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Papua dan DOB dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli Masyarakat.
BACA JUGA
Sebagai Langkah mitigasi, TPID Papua terus memperkuat berbagai program pengendalian inflasi, khususnya di sektor pangan. Salah satu agenda prioritas yang dilakukan yaitu meningkatkan kapasitas petani dalam menghadapi ganguan cuaca dan perubahan iklim yang semakin tidak menentu.
Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan kepada petani, penguatan teknologi pertanian serta peningkatan kemampuan adaptasi terhadap resiko cuaca ekstrem supaya produktivitas pertanian dapat terjaga.
Selain itu juga, penguatan kemandirian pangan menjadi fokus utama dalam strategi pengendalian inflasi di daerah. Ini menjadi Langkah penting untuk memastikan ketersediaan pangan lokal tetap terjaga dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, serta memperkuat ketahanan pangan di Papua hingga di DOB.
Hal ini Pemerintah Daerah bersama Bank Indonesia dan seluruh Tim TPID terus mendorong peningkatan produksi komoditas strategis melalui program pengembangan klister pangan dan optimalisasi potensi pertanian lokal khusunya di wilayah Tanah Papua.
Ketahanan Pangan di Daerah diharapkan tidak hanya mampu menekan laju inflasi, tetapi juga mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani menjaga daya beli Masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Papua dan DOB baru secara bekelanjutan.
Berbagai Langkah pengendalian dilakukan secara sinergi, stabilitas harga di Papua serta DOB diharapkan tetap terjaga sehingga Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terkendali di tengah tantangan global dan perubahan iklim yang masih berlangsung.
Dapat diketahui bahwa, pada periode Februari 2026 Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis inflasi di seluruh provinsi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua secara bulanan mengalami inflasi, kecuali Provinsi Papua Tengah yang mengalami deflasi sebesar -0,03% (mtm).
Hal itu di picu oleh semakin menipisnya stok pangan lokal pasca HKBN Nataru dan ketidakpastian cuaca. Inflasi Tahunan pada Februari 2026 ini secara agregat menunjukkan adanya peningkatan sebagai dampak dari low-base effect diskon tarif Listrik yang tidak diberlakukan Kembali di Tahun 2026.
Selain itu juga, gejolak ketidakpastian global turut mendorong peningkatan harga emas perhiasan, berdasarkan kelompoknya, inflasi pada bulan Februari 2026 ini disebabkan utamhya oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau. Sehingga sejalan dengan meningkatnya permintaan seiring terbatasnya pasokan pangan lokal.
Dalam kegiatan High Level Meeting (MLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua di Kota Jayapura pada Kamis (5/3/2026), sebagai salah satu Upaya pengendalian inflasi dan mendorong transformasi digitalisasi yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua bersama Pemerintah Daerah dan jajaran Forkompimda Papua.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, Senin (9/3/2026) mengapresiasi atas kinerja TPID dan TP2DD di wilayah Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong digitalisasi transaksi daerah. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas perkembangan ekonomi, iflasi daerah, hingga akselerasi penggunaan system pembayaran digital di bawah satuan kerja Bank Indonesia Provinsi Papua.
Disamping itu juga, Walikota Jayapura, Abisai Rollo menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Jayapura terus memperkuat strategi pengembangan digitalisasi transaksi daerah melalui penguatan komitmen pimpinan dalam mendukung setiap kebijakan digitalisasi transaksi, memperkuat integrasi ekosistem digital dan meningkatkan volume transaksi nontunai secara terukur.
Pada kesempatan yang sama juga, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menegaskan pentingnya penguatan Langkah-langkah strategis pengendalian inflasi daerah. Dengan menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok, juga memperkuat koordinasi dan sinergi dengan TPID, penguatan operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM) pada titik-titk strategis.
Dibulan April 2026, BPS Kembali merilis inflasi di seluruh provinsi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua mengalami inflasi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono mengatakan bahwa inflasi bulanan dinilai masih terjaga seiring normalisasi permintaan Masyarakat pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Idul fitri.
Peningkatan inflasi terutama dipengaruhikenaikan harga bahan bakar avtur dan BBM nonsubsidi, serta belum masuknya masa panen raya lokal pada sejumlah komoditas hortikultura.
Dapat diketahui di Provinsi Papua, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,98% (mtm), inflasi tahunan berjalan sebesar 1,39% (ytd) dan inflasi tahunan sebesar 3,80% (yty). Inflasi di Papua disorong oleh kenaikan harga ikan tuna, angkutan udara dan tomat dengan andil masing-masing sebesar 0,46%, 0,32% dan 0,13% secara bulanan.
Sementara laju inflasi tertahan oleh turunnya harga daging ayam ras, emas perhiasan dan buah pinang yang memberikan andil deflasi masing-masing sebesar 0,15%, 0,15% dan 0,13%.
Di Papua Selatan telah mencatat inflasi bulanan sebesar 0,94%, inflasi tahunan berjalan 2,98% dan inflasi tahunan 3,34%. Kenaikan inflasi di wilayah tersebut dipicu oleh meningkatnya harga angkutan udara sebesar 0,28%, sawi hijau sebesar 0,18% dan kangkong sebesar 0,18%.
Di provinsi Papua Tengah, mengalami inflasi bulanan sebesar 0,21%, inflasi tahun berjalan sebesar 0,16%, dan inflasi tahunan sebesar 1,53%. Inflasi tersebut dipengaruhi kenaikan harga bawang sebesar 0,20%, tomat sebesar 0,15% dan angkutan udara sebesar 0,06%.
Berlanjut di bulan Mei 2026 BPS telah mencatat secara bulanan di dua provinsi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua mengalami inflasi.
Dua provinsi tersebut yaitu Papua Tengah dan Papua Pegunungan dengan inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Papua tengah sebesar 0,52% (mtm) disusul Provinsi Papua Pegunungan sebesar 0,48% (mtm)
Komoditas penyumbang tertinggi, inflasi di provinsi Papua Tengah disorong oleh peningkatan harga pada komoditas angkutan udara sebesar 0,10% (mtm), beras 0,09% (mtm) dan Tahun Mentah sebesar 0,08% (mtm)
Laju inflasi tertahan oleh penurunan harga pada komoditas cebe rawit, bawang merah dan tomat dengan deflasi masing-masing sebesar -0,18% (mtm), -0,13% (mtm) dan -0,11% (mtm).
Sedangkan di Papua Pegunungan, komoditas penyumbang tertinggi oleh peningkatan harga pada komoditas tomat sebesar 0,41% (mtm), daging ayam ras 0,11% (mtm) dan angkutan udara sebesar 0,10% (mtm). Laju inflasi tertahan dari penurunan harga pada komoditas cabe rawit, telur ayam ras, dan talas atau keladi masing-masing andil deflasi sebesar -0,72% (mtm), -0,03% (mtm), dan -0,02% (mtm).
Dua Provinsi lainnya yaitu Provinsi Papua dan Papua Selatan secara bulanan mengalami deflasi, tercatat Papua sebesar -0,68% (mtm) dan -0,50% (mtm).
Inflasi bulanan tersebut masih tetap terjaga dalam sasaran target nasional yang didukung pasokan pangan lokal yang memadai, terutama cabe rawit dan aneka sayuran seperti kangkong, bayam, dan sawi seiring dengan cuaca yang lebih kondusif.
Penyumbang tertinggi pada inflasi oleh kelompok transportasi, dengan penyesuaian harga bahan bakar nonsubsidi, khususnya avtur yang berdampak langsung pada lonjakan harga angkutan udara di Papua hingga 3 DOB.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono bahwa Upaya pengendalian inflasi selama Mei 2026 telah dilakukan, melalui sinergi dan kolaborasi bersama mitra kerja strategis yang terus di perkuat seluruh provinsi Papua, Senin (8/6/2026).
Sehigga upaya ini terus dilakukan dengan cara 4K yaitu: Keterjangkauan harga, guna menjaga kestabilan harga komoditas pangan, sehingga Gerakan Pangan Murah (GPM) secara berkala di Provinsi Papua dan 3 DOB terlaksana berkat sinergi dengan Pemda, Bulog dan mitra kerja. Ketersedian Pasokan, Dimana memberikan dukungan saran dan prasarana produksi pertanian kepada kelompok tani khususnya di Papua Tengah dan Papua Selatan. Kelancaran Distribusi, juga memberikan dukungan saran dan prasaranan distribusi kepada kelompo tani di provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah dan papua Selatan demi kelancaran mendukung distribusi pangan. Komunikasi Efektif, dilaksanakan berbagai bentuk edukasi terkait upaya pengendalian inflasi baik melalui kanal media sosial, kegiatan capacity building TPID di Wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, dengan agenda sharing session dari peraih TPID Award 2025, yaitu Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya serta kunjungan ke klister pertanian championship sebagai upaya menambah wawasan serta mengindentifikasi hal-hal yang dapat di replikasi oleh petani di daerah masing-masing khususnya di Tanah Papua. (Redaksi)
