JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat koordinasi dengan jajaran kepolisian di Tanah Papua melalui rapat koordinasi yang digelar di Mapolda Papua. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk membahas berbagai tantangan penanganan perkara korupsi sekaligus menyusun strategi yang lebih efektif sesuai karakteristik wilayah Papua.
Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, memimpin langsung rapat yang diikuti para penyidik dari empat kepolisian daerah, yakni Polda Papua, Polda Papua Barat, Polda Papua Tengah, dan Polda Papua Barat Daya.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan tidak hanya berfokus pada koordinasi penegakan hukum, tetapi juga mengupas berbagai kendala teknis yang selama ini dihadapi penyidik saat menangani perkara korupsi di wilayah Papua. Mulai dari tantangan geografis, koordinasi antarinstansi, hingga penguatan kapasitas penyidik menjadi bagian dari diskusi.
Setyo Budiyanto menegaskan bahwa KPK ingin memastikan seluruh aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama dalam penanganan tindak pidana korupsi sehingga proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
BACA JUGA
Selain membahas hambatan di lapangan, KPK juga memberikan penguatan strategi pemberantasan korupsi yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah di Tanah Papua. Langkah ini dinilai penting mengingat setiap wilayah memiliki tantangan yang berbeda dalam pengungkapan kasus korupsi.
Menurut Setyo, suasana rapat berlangsung interaktif. Para penyidik dari masing-masing Polda aktif menyampaikan pengalaman, persoalan yang dihadapi, serta kebutuhan di lapangan sehingga menghasilkan diskusi yang konstruktif.
KPK berharap forum koordinasi seperti ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata. Lembaga antirasuah tersebut menginginkan adanya tindak lanjut berupa kolaborasi yang lebih erat antara KPK dan kepolisian dalam mengusut perkara korupsi, mempercepat penanganan kasus, serta memperkuat upaya pencegahan korupsi di Tanah Papua.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara KPK dan empat Polda di Tanah Papua, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. (Cornelia)
