MAKASSAR, HarianTerbaruPapua.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua bersama pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat konektivitas dan rantai pasok pangan untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat di Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB).
Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan produksi pangan, perluasan kerja sama antardaerah (KAD), fasilitasi distribusi pangan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Langkah ini juga menjadi bagian dari persiapan menjaga ketersediaan pasokan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
Penguatan sinergi tersebut sejalan dengan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 yang digelar Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta mitra strategis di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10/2026).
Mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”, kegiatan ini menekankan pentingnya menjaga kelancaran distribusi dan meningkatkan kapasitas produksi untuk mengendalikan inflasi pangan.
GPIPS Sulampua 2026 dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Kegiatan tersebut turut dihadiri para kepala daerah se-Sulampua.
Dalam kegiatan itu, diperkenalkan inovasi “Tallukarsa Pangan Sulampua” yang mencakup tiga upaya utama, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata. Pendekatan tersebut mendorong replikasi praktik baik daerah untuk meningkatkan produksi, memperkuat rantai pasok, dan menjaga stabilitas harga pangan.
“Ke depan, peningkatan produksi hingga efisiensi rantai pasok, agar direplikasi ke daerah lain sehingga inflasi terkendali dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Thomas.
Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada semester I-2026 dan inflasi nasional sebesar 3,28 persen, yang masih berada dalam sasaran 2,5±1 persen.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 131,11, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Cadangan stok beras nasional per 23 Oktober 2026 juga tercatat sekitar 4,5 juta ton.
Bagi Papua dan DOB, penguatan konektivitas menjadi penting karena sentra produksi dan wilayah konsumsi tersebar di kawasan pesisir, kepulauan, hingga pegunungan. Kondisi geografis tersebut membutuhkan distribusi pangan yang efisien agar pasokan tetap tersedia dan harga terkendali.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua bersama TPID di Provinsi Papua dan DOB memperkuat pengendalian inflasi melalui tiga strategi Tallukarsa Pangan Sulampua.
Pertama, Karsa Daya, melalui peningkatan kapasitas produksi dan nilai tambah pangan.
Upaya ini dilakukan dengan mendukung penyaluran sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan produksi cabai, bawang merah, dan beras.
BI Papua juga mendorong hilirisasi produk olahan ikan dan cabai, memfasilitasi business matching kelompok tani dan UMKM dengan ritel modern, serta meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan, termasuk bagi petani Orang Asli Papua (OAP), bekerja sama dengan IPB University di Bogor.
Penguatan produksi dan hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan lokal sekaligus memberikan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha.
Kedua, Karsa Sambung, melalui penguatan konektivitas dan distribusi pangan.
Strategi ini diwujudkan melalui kerja sama antardaerah antara Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura, serta Kabupaten Enrekang dan Kota Jayapura. Penjajakan kerja sama antara Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke juga dilakukan untuk memperluas sumber pasokan pangan.
Selain itu, fasilitasi distribusi pangan dari sentra produksi terus didorong guna mengatasi kendala distribusi dan menjaga ketersediaan komoditas di wilayah konsumsi.
BI Papua bersama pemerintah daerah juga memperkuat Gerakan Pangan Murah dengan melibatkan Perum Bulog melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), TNI-Polri, Baznas, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), serta rumah ibadah melalui program Gerobak Sentani dan Gerbang Kasih.
Ketiga, Karsa Tata, melalui penguatan koordinasi, data, dan komunikasi kebijakan.
Strategi ini dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD), serta High Level Meeting TPID.
BI Papua juga memperkuat penyusunan neraca pangan bersama Pemerintah Provinsi Papua dan tiga DOB, serta meningkatkan sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengantisipasi risiko perubahan iklim.
Di sisi masyarakat, edukasi belanja bijak terus dilakukan kepada masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa untuk mendorong pola konsumsi yang sesuai kebutuhan.
Konsistensi sinergi pengendalian inflasi tersebut turut mengantarkan TPID Provinsi Papua dan TPID Kota Jayapura meraih penghargaan sebagai TPID Berkinerja Terbaik dalam pengendalian inflasi di wilayah Nusampua pada 2026.
Capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.
Dalam rangkaian GPIPS 2026, Rapat Koordinasi TPIP/TPID se-Sulampua juga merumuskan “Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua” sebagai lima komitmen bersama.
Kelima komitmen itu mencakup penguatan produksi dari hulu yang adaptif terhadap perubahan iklim, hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang umur simpan produk, perluasan akses pembiayaan bagi petani dan nelayan, penguatan data stok serta operasi pasar berbasis early warning system dan neraca pangan, serta penguatan konektivitas antarpulau.
Komitmen tersebut menjadi pijakan bagi TPID se-Papua untuk memperluas kerja sama antardaerah dan fasilitasi distribusi pangan, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan menjelang Natal dan Tahun Baru.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah daerah di wilayah DOB, Perum Bulog, seluruh anggota TPID, serta mitra strategis yang telah mendukung upaya pengendalian inflasi.
Melalui semangat Sinergi Merah Putih, BI Papua bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen melanjutkan penguatan produksi, distribusi, dan koordinasi pangan untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat di seluruh wilayah Papua.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Rilis)
































































































