JAKARTA, HarianTerbaruPapua.com – Pemerintah Republik Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dan status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2038 sebagai bagian dari visi Asta Cita. Salah satu pendorong utama pencapaian tersebut adalah pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) yang berdaulat (sovereign AI).
Menjawab tantangan ini, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) bersama Twimbit, perusahaan riset dan konsultasi terkemuka, meluncurkan Empowering Indonesia Report 2025 bertema “Building Bridges of Tomorrow”. Laporan tersebut menegaskan pentingnya kedaulatan AI sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia di masa depan.
Laporan ini menguraikan lima pilar utama menuju kedaulatan AI, yakni:
- Infrastruktur digital yang andal,
- Tenaga kerja AI berkelanjutan,
- Industri AI yang tumbuh,
- Riset dan pengembangan yang mumpuni, serta
- Regulasi dan etika yang kokoh.
Jika dijalankan secara strategis, adopsi AI berdaulat berpotensi menambah USD 140 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2030, dengan potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 6,8 persen. Bahkan, dengan implementasi optimal, status negara berpenghasilan tinggi dapat dicapai pada 2038, lebih cepat tiga tahun dari target Indonesia Emas 2041.
Selain itu, penerapan AI berdaulat diproyeksikan meningkatkan produktivitas hingga 18 persen di sektor jasa, 15–20 persen di manufaktur, dan 5–8 persen di pertanian, menjadikannya faktor penting dalam memperkuat efisiensi nasional dan daya saing ekonomi.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria menegaskan bahwa AI bukan hanya urusan teknologi, tetapi juga kedaulatan bangsa.
BACA JUGA
“Kedaulatan AI berarti kita membangun teknologi yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila, menjamin etika dan keamanan, serta memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” ujar Nezar.
Dari sisi infrastruktur, laporan tersebut mencatat Indonesia membutuhkan investasi sebesar USD 3,2 miliar hingga 2030 untuk memenuhi kebutuhan komputasi nasional. Saat ini, kapasitas pusat data AI di Indonesia baru mencakup kurang dari 1 persen dari pasar global, menandakan perlunya percepatan pembangunan pusat data berbasis energi terbarukan dan perluasan jaringan 5G nasional.
Laporan Empowering Indonesia 2025 juga menyoroti kebutuhan pengembangan 400 ribu talenta AI pada tahun 2030, dengan kebutuhan investasi pendidikan dan pelatihan mencapai USD 968 juta.
Saat ini, Indonesia telah memiliki 364 startup AI dengan total pendanaan mencapai USD 1,08 miliar, serta sejumlah inisiatif riset nasional seperti Sahabat-AI V2, Large Language Model (LLM) berparameter 70 miliar yang mendukung bahasa Indonesia dan bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Bali, dan Batak.
Inovasi lokal ini menjadi bukti bahwa Indonesia tengah bertransformasi dari sekadar pengguna menjadi pencipta dan pengembang teknologi AI di tingkat global.
Founder dan CEO Twimbit, Manoj Menon, menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk memimpin di era AI berdaulat.
“Dengan membangun fondasi digital yang kuat dan menciptakan ekosistem yang inklusif, Indonesia dapat menjadi pusat pertumbuhan AI di Asia,” ujarnya.
Senada, Vikram Sinha, President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison, menegaskan peran Indosat sebagai mitra strategis bangsa dalam mempercepat kedaulatan digital.
“Kedaulatan AI bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang membangun masa depan yang dimiliki dan dikendalikan oleh Indonesia sendiri. Melalui kolaborasi strategis dan inovasi berkelanjutan, Indosat berkomitmen menghadirkan konektivitas inklusif dan solusi AI beretika untuk memberdayakan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Laporan Empowering Indonesia Report 2025 ditutup dengan seruan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem AI yang berdaulat. Dengan membangun infrastruktur digital yang kokoh, mencetak talenta masa depan, serta menerapkan tata kelola AI yang beretika, Indonesia diyakini siap melangkah dari sekadar pengguna teknologi menuju arsitek peradaban digital yang mandiri dan berdaulat.
(Redaksi – Harian Terbaru Papua)
