JAKARTA, HarianTerbaruPapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak mengajukan usulan pembangunan 250 unit rumah sederhana bagi warga terdampak bencana tanah longsor dan konflik sosial. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan resmi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Puncak Elvis Tabuni, didampingi Penjabat Sekda Nenu Tabuni, Kepala Bappeda Herman Wanma, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Puncak. Sementara dari BNPB, hadir Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Jarwansah.
Bupati Puncak Elvis Tabuni menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk pemulihan permukiman penduduk. Menurutnya, longsor dan konflik sosial beberapa waktu lalu menyebabkan kerusakan berat pada rumah-rumah warga.
“Banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi ke daerah yang lebih aman. Kami mencari dukungan dari pemerintah pusat untuk membangun rumah layak huni bagi mereka. Ini bagian dari upaya pemulihan sosial serta percepatan rehabilitasi pascabencana dan konflik,” ujar Elvis Tabuni usai pertemuan.
BACA JUGA
Ia menambahkan, pembangunan rumah ini juga selaras dengan program nasional pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemerataan pembangunan di daerah tertinggal seperti Kabupaten Puncak.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, menyambut baik langkah Pemkab Puncak yang aktif mencari solusi untuk pemulihan infrastruktur dan permukiman masyarakat.
“Kami berharap usulan ini juga disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait agar dapat dikolaborasikan bersama. Dengan kerja lintas sektor, harapan masyarakat untuk mendapatkan hunian layak bisa segera diwujudkan,” ujarnya.
Jarwansah menegaskan bahwa pemerintah pusat sejak 2024 telah memberi perhatian khusus kepada Kabupaten Puncak. Hal itu dibuktikan dengan pembangunan dua gudang logistik di Sinak dan Agandugume sebagai hasil koordinasi antarkementerian, dengan BNPB sebagai pelaksana pembangunan.
“Kami akan teruskan usulan ini kepada Kepala BNPB. Harapan kami, proses pembangunan rumah dapat dipercepat sehingga masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing dan hidup lebih layak,” ungkapnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal bagi percepatan rehabilitasi permukiman di Kabupaten Puncak. Pemkab berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera terealisasi agar warga yang hingga kini mengungsi dapat kembali menata kehidupan di kampung halaman mereka.
(Redaksi – Harian Terbaru Papua)
