JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Askolani, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua dalam rangka meninjau pelaksanaan sejumlah program pembangunan serta memperkuat koordinasi fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Senin (9/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Askolani didampingi Direktur Dana Transfer Khusus Purwanto dan Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Jaka Sucipta. Turut mendampingi rombongan dari Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua, Izharul Haq.
Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan pembangunan Rumah Produksi Ikan Asap yang berlokasi di Jalan Dunlop Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Fasilitas ini dibangun sebagai bagian dari upaya peningkatan nilai tambah hasil perikanan sekaligus penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana industri berbasis potensi lokal.
Program tersebut diharapkan mampu mendorong pelaku usaha perikanan, khususnya skala kecil dan menengah, untuk mengolah hasil tangkapan menjadi produk bernilai jual lebih tinggi. Selain meningkatkan daya saing produk lokal, keberadaan rumah produksi ini juga diharapkan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
BACA JUGA
Selanjutnya, Askolani dan rombongan meninjau kegiatan pengadaan kapal, motor tempel 15 PK, dan alat tangkap ikan bagi nelayan Orang Asli Papua (OAP) di Pelabuhan Perikanan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas nelayan serta mendorong keberlanjutan usaha perikanan tangkap.
Melalui penyediaan sarana tangkap yang lebih memadai, pemerintah menargetkan peningkatan hasil tangkapan sekaligus pendapatan masyarakat pesisir. Program ini juga menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah dalam memastikan dana transfer ke daerah dan dana otonomi khusus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung sektor-sektor produktif.
Kunjungan kerja ditutup dengan audiensi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Papua. Pertemuan tersebut dihadiri Asisten I, II, dan III Sekretariat Daerah Provinsi Papua serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam audiensi tersebut, dibahas berbagai isu strategis terkait kebijakan fiskal daerah, optimalisasi pemanfaatan dana transfer ke daerah, serta usulan program prioritas Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Pusat. Koordinasi ini dinilai penting untuk memastikan perencanaan dan penganggaran berjalan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta arah kebijakan pembangunan nasional.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan di Papua. Selain itu, penguatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan dana transfer yang efektif dan akuntabel menjadi kunci dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Redaksi)
