TOLIKARA, HarianTerbaruPapua.com – Proses seleksi Beasiswa Program IT-Del di Kabupaten Tolikara menuai protes. Forum Peduli SDM Kabupaten Tolikara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara, Senin (27/7/2026), dengan membawa sejumlah tuntutan terkait mekanisme perekrutan penerima beasiswa yang dinilai tidak objektif, tidak transparan, dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi putra-putri dari seluruh 46 distrik di Kabupaten Tolikara.
Aksi damai tersebut mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, di antaranya perwakilan intelektual dari 46 distrik, kepala suku, perwakilan 501 kepala kampung, tokoh perempuan, serta tokoh masyarakat.
Dalam aksi tersebut, masa meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara membuka secara transparan seluruh tahapan seleksi Beasiswa IT-Del. Mereka juga mendesak Pemerintah Kabupaten Tolikara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perekrutan, membatalkan hasil seleksi apabila terbukti tidak memenuhi prinsip objektivitas dan transparansi, serta meminta Bupati dan Wakil Bupati Tolikara mencopot oknum-oknum yang diduga bermain kepentingan dalam proses seleksi beasiswa apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Penanggung jawab aksi, Duniki Wandik mengatakan pihaknya hadir mewakili intelektual dari seluruh 46 distrik untuk meminta penjelasan resmi mengenai proses perekrutan Beasiswa IT-Del yang dinilai tidak memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh peserta.
“Kami datang meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan terkait proses perekrutan Beasiswa Program IT-Del yang kami nilai dilakukan secara tidak adil. Dalam proses perekrutan itu hanya beberapa distrik saja yang mendapatkan kuota besar. Misalnya Distrik Geya dan Goyage terdapat 6 orang, sedangkan distrik lain seperti Kembu, Douw, Wari, Wunin, Bokondini dan Karubaga sampai Poga memiliki anak-anak yang mampu tetapi tidak direkrut,” ujar Duniki.

Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya praktik yang tidak profesional dalam proses seleksi.
“Kami menilai ada oknum-oknum yang melakukan proses ini secara sepihak atau sukuisme. Dalam proses pengangkatan beasiswa ini juga ada alumni IT-Del yang ikut mengintervensi dinas. Seharusnya alumni bertanggung jawab setelah mahasiswa diterima di kota studi, bukan ikut menentukan siapa yang lolos seleksi. Kami sudah mendapat laporan bahwa ada pihak-pihak dari luar yang ikut terlibat sehingga terjadi kondisi seperti ini,” katanya.
Selain menyoroti mekanisme seleksi, Duniki juga mempertanyakan pelaksanaan pelepasan mahasiswa penerima beasiswa yang menurutnya tidak dilakukan secara terbuka di Kabupaten Tolikara.
“Sebagai kepala daerah, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, mengapa tidak ada koordinasi? Pelepasan dilakukan di luar Tolikara tanpa diketahui masyarakat. Di balik ini ada kepentingan apa? Siapa yang bermain di dalam proses ini? Kami meminta dengan tegas agar oknum-oknum yang bermain segera dicopot,” tegasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa pihaknya meminta Bupati dan Wakil Bupati Tolikara mengevaluasi seluruh proses seleksi serta mencopot pejabat atau pihak-pihak yang terbukti melakukan praktik tidak adil dalam perekrutan beasiswa.
“Selama ini setiap pelepasan selalu dilakukan secara terbuka. Namun kali ini kami tidak mengetahui prosesnya. Kenapa dilakukan di luar Tolikara? Kami meminta penjelasan dan memberikan peringatan keras agar tidak ada lagi permainan-permainan seperti ini di Kabupaten Tolikara,” ujarnya.

Koordinator Lapangan (Koorlap), Aiteko Yikwa, mengatakan aksi tersebut bertujuan mendorong agar proses perekrutan beasiswa pada tahun-tahun mendatang dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh putra-putri Tolikara.
“Dalam perekrutan ini ada ketidakadilan. Proses perekrutan tidak transparan terhadap seluruh 46 distrik. Karena itu kami menuntut agar pada tahun-tahun berikutnya seleksi dilakukan secara terbuka dan tidak berdasarkan sukuisme maupun kepentingan tertentu,” katanya.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Tolikara segera mengevaluasi pejabat yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran dalam proses seleksi.
“Kami memberikan peringatan kepada dinas terkait dan bidang yang menangani perekrutan ini karena kami melihat adanya ketidakadilan dan kejanggalan. Kami memohon kepada Bapak Bupati agar segera melakukan evaluasi terhadap dinas terkait. Kalau memang diperlukan, pejabat yang bertanggung jawab bisa dicopot,” ujarnya.
Selain menyampaikan aspirasi, Forum Peduli SDM Kabupaten Tolikara juga menyerahkan Surat Pernyataan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara yang berisi enam poin tuntutan.
Forum menilai proses seleksi Beasiswa IT Del tahun ini tidak berjalan secara objektif, transparan, dan adil. Mereka juga menduga adanya indikasi kecurangan karena hasil seleksi dinilai didominasi oleh satu kelompok tertentu sehingga dianggap tidak mencerminkan keberagaman peserta dari seluruh distrik di Kabupaten Tolikara.
Adapun Enam tuntutan tersebut meliputi:
- Mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi Beasiswa IT-Del.
- Menuntut agar seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara transparan, objektif, dan berbasis prestasi, bukan berdasarkan suku, marga, maupun kepentingan tertentu.
- Menjamin seleksi beasiswa menjadi ruang yang adil bagi seluruh putra-putri Tolikara tanpa diskriminasi.
- Meminta hasil seleksi Beasiswa IT-Del tahun ini dibatalkan dan dilakukan seleksi ulang apabila terbukti tidak memenuhi prinsip transparansi dan keadilan.
- Meminta Bupati dan Wakil Bupati Tolikara mengevaluasi serta mencopot oknum yang terbukti melakukan praktik tidak adil dalam proses seleksi.
- Meminta seluruh pihak menjaga integritas dunia pendidikan demi peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tolikara.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara, Simon Kondorura, menyampaikan apresiasi kepada peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib.
“Terima kasih kepada adik-adik yang telah datang menyampaikan beberapa aspirasi kepada kami. Dinas Pendidikan selalu terbuka menerima setiap aspirasi dari adik-adik maupun masyarakat lainnya,” ujarnya.

Simon menjelaskan bahwa dirinya bukan penanggung jawab langsung Program IT-Del sehingga belum dapat memberikan penjelasan secara rinci. Ia menyebut Kepala Dinas Pendidikan bersama pejabat teknis yang menangani program tersebut saat itu masih dalam perjalanan dari Wamena menuju Tolikara.
Meski demikian, berdasarkan informasi yang diketahuinya, proses penerimaan dilakukan melalui mekanisme seleksi.
“Sepengetahuan saya, pendaftar kemarin sekitar 166 orang, sedangkan yang dibutuhkan hanya 30 orang. Proses seleksi dilakukan oleh pihak kampus IT-Del yang kemudian mempercayakan pelaksanaannya kepada dua orang alumni. Itu yang saya ketahui,” jelas Simon.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan peserta aksi akan diteruskan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi.
“Untuk beberapa aspirasi, khususnya mengenai perekrutan berikutnya, tentu akan kami evaluasi. Masalah seleksi tahun ini juga akan menjadi bahan perbaikan. Nanti akan kami sampaikan kepada atasan kami, dan Pak Kadis bersama pejabat yang menangani program ini akan memberikan penjelasan lebih lanjut kepada adik-adik,” pungkasnya.
Aksi berlangsung dalam suasana tertib dan kondusif di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara. Setelah menyerahkan surat pernyataan, masa membubarkan diri dengan tertib.
Forum Peduli SDM Kabupaten Tolikara berharap Pemerintah Kabupaten Tolikara segera memberikan penjelasan resmi mengenai proses seleksi Beasiswa IT-Del, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perekrutan, serta memastikan seluruh proses seleksi ke depan berlangsung secara transparan, objektif, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang setara bagi putra-putri dari seluruh 46 distrik. Selain itu, masa juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Tolikara mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau bermain kepentingan dalam proses seleksi beasiswa.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut akan diteruskan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut. (Redaksi)
























































































