MADINAH, HarianTerbaruPapua.com — Pemerintah Indonesia hingga kini belum menerima kepastian terkait kuota haji untuk musim 1447 H/2026 M. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, dalam keterangannya kepada Tim Media Center Haji (MCH) Daerah Kerja (Daker) Madinah.
Menurut Hilman, otoritas Arab Saudi baru akan mengumumkan kuota haji untuk seluruh negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia, pada 15 Muharram 1447 H atau bertepatan dengan 10 Juli 2025. Pengumuman akan dilakukan secara resmi melalui kanal digital masar nusuk atau e-Hajj, yang menjadi sistem utama pengelolaan penyelenggaraan haji internasional.
“Pengumuman secara resmi direncanakan pada 10 Juli 2025 atau bertepatan dengan 15 Muharram 1447 H melalui kanal resmi masar nusuk atau e-Hajj,” tegas Hilman saat ditemui di Madinah, Jumat (20/6/2025).
Jika pada tahun-tahun sebelumnya kuota diumumkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada malam penutupan haji—yakni tanggal 12 Zulhijjah—maka pada musim ini tidak demikian. Tahun ini, pemerintah Saudi hanya menyampaikan timeline atau jadwal awal pelaksanaan haji 2026, tanpa menyebut kuota resmi masing-masing negara.
“Saat ini, pemerintah Arab Saudi tengah membangun kesadaran dan kesiapsiagaan seluruh negara pengirim jemaah haji mengenai pola penyelenggaraan haji tahun depan. Kuota resminya baru akan ditetapkan bulan depan,” jelas Hilman.
Terkait dengan pertanyaan apakah nota diplomatik yang dikirimkan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta kepada Menteri Agama berdampak terhadap alokasi kuota, Hilman memastikan bahwa tidak ada konsekuensi negatif.
“Catatan yang tercantum dalam nota diplomatik itu bersifat sebagai saran dan masukan untuk perbaikan teknis di masa mendatang. Itu bukan teguran, apalagi sanksi. Dan saya pastikan tidak berimplikasi pada pengurangan kuota haji Indonesia,” tandasnya.
Dengan belum diumumkannya kuota, Kementerian Agama saat ini masih menunggu informasi resmi sebelum menyusun rencana operasional haji 2026 secara detail. Pemerintah juga terus berkomunikasi dengan otoritas haji Arab Saudi guna memastikan penyelenggaraan haji tahun depan berjalan optimal dan mengakomodasi kepentingan jemaah Indonesia.
