JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Wakil Gubernur Papua Pegunungan terpilih periode 2025-2030, Ones Pahabol, menyampaikan prioritas pembangunan provinsi baru tersebut, yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Yang harus difokuskan dalam pemerintahan kami ke depan adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketiganya adalah rumah bagi masyarakat, sentuhan langsung bagi manusia. Infrastruktur adalah benang merah yang menghubungkan semuanya,” ujar Pahabol, Senin (03/3/2025).
Pahabol mengakui bahwa anggaran yang ada saat ini belum sepenuhnya mencukupi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang luas. “Anggaran kita memang tidak minim, tetapi masih jauh dari cukup. Kami akan memaksimalkan anggaran yang ada dalam 1-2 tahun pertama. Selain melobi pusat, kami juga akan mencari investor swasta yang kuat untuk mengelola kekayaan alam kita,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan PAD menjadi kunci penting.
“APBN yang dialokasikan ke APBD harapan kami kecil. Jika kami memiliki anggaran APBD 10-15 triliun per tahun, itu masih jauh dari cukup. Karena itu, PAD harus ditingkatkan. Saya sudah berbicara dengan Pak Gubernur tentang potensi kekayaan alam kita, seperti emas, batubara, dan minyak. Kita harus cepat mengelolanya,” ujarnya.
Pahabol menyoroti pentingnya kerja sama dengan PT Freeport Indonesia dan provinsi tetangga, Papua Tengah.
“Freeport berada di wilayah kami dan Papua Tengah. Kami akan meminta kekhususan dan kerja sama dengan Papua Tengah untuk memastikan royalti dari Freeport dapat dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antarprovinsi di Tanah Papua melalui asosiasi gubernur.
“Asosiasi gubernur di Tanah Papua harus bekerja sama membangun wilayah ini. Freeport dan minyak di Sorong adalah milik Tanah Papua, tetapi masyarakat Papua belum sepenuhnya menikmati hasilnya. Kita harus membuka tambang-tambang lain yang dimiliki Papua,” tegasnya.
Pahabol menyatakan bahwa program pendidikan gratis akan menjadi prioritas utama, diikuti oleh program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh pemerintah pusat.
“Kami tidak menolak program makan bergizi gratis dari presiden, tetapi pendidikan gratis harus diprioritaskan terlebih dahulu. Anak-anak sekolah hanya membutuhkan sistem pengelolaan yang baik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa program makan bergizi harus dikelola dengan baik melalui LSM, gereja, atau lembaga agama.
“Program ini bukan proyek, tetapi nurani dari presiden untuk membantu rakyatnya. Makanan bergizi akan diolah dari hasil pertanian lokal, sehingga masyarakat juga mendapat manfaat ekonomi,” jelasnya.
Pahabol menekankan pentingnya pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
“Dengan pendidikan yang baik, otak anak-anak akan berkembang, dan mereka bisa bersaing di tingkat nasional. Tidak boleh ada anak putus sekolah di Papua Pegunungan. Pendidikan akan dibiayai 100%,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi perekonomian masyarakat yang bergantung pada pertanian.
“95-97% masyarakat di sini bergantung pada pertanian. Mereka tidak memiliki pendapatan lain. Ini adalah fakta yang terbuka, bukan hal yang ditutup-tutupi. Kita harus memastikan mereka mendapat manfaat dari pembangunan,” tambahnya. (Redaksi)
