SENTANI, HarianTerbaruPapua.com – Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, memimpin rapat evaluasi dan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan di RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (17/3/2026).
Rapat tersebut digelar usai peninjauan langsung pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebagai langkah cepat pemerintah merespons berbagai persoalan layanan kesehatan yang menjadi perhatian publik.
Dalam arahannya, Ribka menegaskan bahwa pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap kondisi layanan kesehatan di Papua, khususnya RSUD Yowari yang berperan sebagai rumah sakit rujukan.
“Kita tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Kalau ada kemauan untuk menyelesaikan, saya yakin semua masalah bisa kita atasi,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi lemahnya koordinasi dan masih tingginya ego sektoral antar pihak.
“Saya melihat persoalannya lebih pada koordinasi yang belum berjalan baik dan kurangnya perhatian. Ego sektoral ini juga masih tinggi, sehingga saling menyalahkan dan masalah tidak selesai,” ujarnya.
BACA JUGA
Ribka mengungkapkan, pemerintah telah memetakan berbagai persoalan secara terstruktur berdasarkan tingkat urgensi, mulai dari jangka pendek, menengah, hingga panjang. Untuk mempercepat penanganan, telah dibentuk tim diskusi dan forum group discussion (FGD) lintas pimpinan.
“Kami sudah membentuk tim untuk merumuskan solusi yang bisa segera dijalankan bersama pemerintah daerah,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas RSUD Yowari, mengingat rumah sakit ini melayani pasien tidak hanya dari wilayah Jayapura, tetapi juga dari daerah otonom baru (DOB).
“Wilayah ini adalah hub layanan kesehatan. Banyak pasien rujukan datang ke sini, sementara kapasitas rumah sakit masih terbatas, baik tempat tidur, obat, maupun peralatan,” jelasnya.
Terkait layanan BPJS Kesehatan, Ribka menemukan masih banyak peserta yang tidak aktif meskipun telah memiliki kartu kepesertaan. Ia menegaskan hal tersebut harus segera ditangani.
“Berdasarkan uji petik di lapangan, banyak kartu BPJS yang tidak aktif. Ini tidak boleh terjadi dan akan segera kita koordinasikan untuk diaktifkan kembali,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti tata kelola anggaran rumah sakit, khususnya komposisi belanja sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, belanja SDM harus proporsional sesuai standar 40–45 persen, sementara saat ini mencapai sekitar 50 persen.
“Ini akan kita evaluasi bersama agar lebih seimbang,” katanya.
Ribka juga mendorong peningkatan status RSUD Yowari menjadi rumah sakit tipe B. Untuk itu, diperlukan pemenuhan sejumlah persyaratan, termasuk penambahan kapasitas tempat tidur dari sekitar 130 unit menjadi minimal 250 unit.
“Perlu komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk memenuhi standar tersebut,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya ketersediaan darah yang masih menjadi tantangan. Ia mengajak ASN, TNI, Polri, dan masyarakat untuk aktif menjadi donor darah.
Tak kalah penting, Ribka mengingatkan perlunya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit.
“Kesehatan bukan hanya tugas tenaga medis, tetapi tanggung jawab kita semua. Kalau kita bekerja dengan hati, pelayanan pasti bisa kita perbaiki,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Lukas Christian Sohilait, Bupati Jayapura Yunus Wonda, Ketua BP3OKP Papua Albert Yoku, serta jajaran manajemen dan tenaga medis RSUD Yowari, perwakilan PMI, BPJS Papua, dan unsur Forkopimda. Sejumlah pejabat kementerian juga mengikuti rapat secara virtual. (Cornel)
