SENTANI, HarianTerbaruPapua.com – Manager SPBU Hawai Sentani Lasminingsih, Ricardo meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM Bersubsidi untuk membantu mengawasi distribusi solar subsidi dan mengatur antrean kendaraan di SPBU Hawai Sentani.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul kondisi antrean kendaraan yang hampir setiap hari memadati ruas Jalan Sentani–Abepura saat pengisian solar subsidi. Menurut Lasminingsih, situasi tersebut tidak jarang menimbulkan gangguan keamanan, bahkan disertai dugaan intimidasi terhadap petugas SPBU.
Lasminingsih mengatakan, petugas keamanan (security) yang bertugas mengatur antrean juga beberapa kali diduga mendapat intimidasi hingga ancaman dari oknum tertentu ketika berupaya menertibkan antrean sesuai prosedur.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Jayapura dapat membentuk Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi agar pengawasan antrean dapat dilakukan secara maksimal. Kehadiran tim ini diharapkan mampu menciptakan ketertiban sekaligus memberikan rasa aman bagi petugas maupun masyarakat yang mengantre sesuai aturan,” ujarnya.
BACA JUGA
Ia menjelaskan, SPBU Hawai Sentani merupakan salah satu SPBU di Kabupaten Jayapura yang menyalurkan BBM jenis solar subsidi. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya jumlah kendaraan yang datang untuk mengisi bahan bakar sehingga antrean sering kali mengular hingga ke badan Jalan Sentani–Abepura.
Ricardo mengungkapkan, akibat situasi yang dinilai sudah tidak kondusif, sekitar sepekan lalu pihak SPBU sempat menghentikan sementara pelayanan pengisian solar subsidi sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keamanan petugas dan mencegah terjadinya gangguan yang lebih besar.
Menurutnya, persoalan tersebut memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah karena menyangkut pelayanan publik dan distribusi energi bagi masyarakat.
“Kami berharap pemerintah dapat hadir melalui pembentukan Satgas yang melibatkan instansi terkait agar distribusi solar subsidi berjalan tertib, aman, tepat sasaran, dan tidak lagi terjadi intimidasi terhadap petugas maupun masyarakat,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Jayapura terkait usulan pembentukan Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi tersebut. (Cornelia)
